Surat undangan dari Kepala Studio RRI Yogyakarta, nomor: 456/Lb.30, tertanggal 21 Maret 1957 kepada Sri Paduka Paku Alam VIII untuk menghadiri pagelaran ketoprak Mataram di Gedung Negara Yogyakarta
Surat undangan dari Kepala Bagian TU a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabag/Kabid Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara Pembukaan POR Persahabatan dan penutupannya pada 27 Oktober 1979.
Surat undangan dari Kanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi DIY kepada Kepala Proyek dan Benah. Proyek Kanwil Ditjentrans di DIY perihal undangan hari Kamis 1 September 1977 .
Surat undangan dari Ditjen Transmigrasi DIY kepada Kabid/ kabag pada Kanwil Ditjentrans DIY beserta stafnya. Mengenai, penjelasan tentang rumah murah untuk pegawai.
Surat undangan dari Ditjen Transmigrasi DIY kepada Bendaharawan Proyek/Routine/Maternil Kanwil Ditjen Transmigrasi DIY. Mengenai, undangan rapat dalam rangka penyampaian hasil raker kakanwil.
Surat undangan dari Direktorat Sosial Politik Pemerintah Provinsi DIY kepada Kepala Kantor Sosial Politik TK II se-DIY nomor: 005/051 perihal penyelesaian administrasi pegawai negeri yang menjadi pengurus Golkar Tingkat II.
Surat Undangan dari Dinas Dikpora Provinsi DIY kepada Suherman, S.E. selaku Plt. Kepala Subbag Umum untuk menghadiri Acara Rapat Koordinasi Komite Pembangunan GOR Amongrogo Membahas Persiapan Bansos Pengadaan Peralatan dari Kemenpora Tahun Anggaran 2010 pada Hari Senin, 11 Oktober 2010, pukul 16.00, tempat di Sasana Korsa Lantai 1 Dinas Dikpora Provinsi DIY.
Surat undangan dari Dep Perhubungan kepada Biro Hukum Propinsi DIY dengan acara pembahasan masalah tanah yang dipergunakan PJKA di Propinsi DIY beserta materinya
Surat undangan dari Bagian P.P dan K Kotapraja Yogyakarta, Kwartir Cabang Pramuka No. 2/ Pra/ KPJ/ 1961 kepada Kepala Daerah DIY untuk menghadiri pawai pramuka di Gedung Negara
Surat undangan dari asisten Tata Praja kepada Kepala Bakeslinmas untuk rapat koordinasi Pemerintah Provinsi DIY terkait dengan evaluasi implementasi otonomi daerah dari aspek pendayagunaan aparatur negara.
