Surat ketetapan di atas hak rumah dengan haknya menempati pekarangan dari Pemerintah di Kadipaten Pakualaman diberikan kepada Sowidrano yang mendapat haknya di Kampung Ngaglik, Distrik Panjatan, Adikarta, Nomor Surat : 61/40.
Surat ketetapan di atas hak rumah dengan haknya menempati pekarangan dari Pemerintah di Kadipaten Pakualaman diberikan kepada Karjowirono yang mendapat haknya di Kampung Tayuban, Distrik Panjatan, Adikarta, Nomor Surat : 63/40.
Surat ketetapan di atas hak rumah dengan haknya menempati pekarangan dari Pemerintah di Kadipaten Pakualaman diberikan kepada Mertowirono yang mendapat haknya di Kampung -, Distrik Panjatan, Adikarta, Nomor Surat : 14/40.
Surat ketetapan di atas hak rumah dengan haknya menempati pekarangan dari Pemerintah di Kadipaten Pakualaman diberikan kepada Mas Ngabehi Atmopawiro yang mendapat haknya di Kampung Sogan, Distrik Sogan, Adikarta, Nomor Surat : 24/40.
Surat ketetapan di atas hak rumah dengan haknya menempati pekarangan dari Pemerintah di Kadipaten Pakualaman diberikan kepada Raden Mas Sosropawiro yang mendapat haknya di Kampung Sogan, Distrik Sogan, Adikarta, Nomor Surat : 26/40.
Surat ketetapan di atas hak rumah dengan haknya menempati pekarangan dari Pemerintah di Kadipaten Pakualaman diberikan kepada Raden Ajoe Atmoprawiro yang mendapat haknya di Kampung Sogan, Distrik Sogan, Adikarta, Nomor Surat : 55/40.
Pemerintah Kota Pradja Yogyakarta kepada Panglima kodam VII Pangeran Diponegoro di Semarang 14 September 1961 Perihal Persil dan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 1952 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 November 1952
Kabinet Presiden Republik Indonesia kepada Sri Paduka Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Nopember 1951 tentang Daftar rombongan Presiden dalam perjalanan ke Maluku, mulai tanggal 10 sampai 25 November 1951.
Resident Yogyakarta kepada S.P Paku Alam VI surat tanggal 31 Juli 1901 tentang peraturan pelacuran.
