Surat dari Kementrian Dalam Negeri Djakarta kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa dan Madura tentang Pembagian Hak Tanah Bengkok bagi Kepala Desa WNI turunan asing
Surat dari Kementrian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 22 Desember 1955 Nomor Desember 37/17/55 tentang Permintaan penyerahan pajak pembangunan I kepada daerah-daerah otonom
Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan tenaga Jawatan Gedung-gedung Negri DIY No.GD.5/6/I kepada kepala Jawatan agraria DIY di Yogyakarta tentang pembelian tanah di Semaki untuk keperluan Pemerintah RI.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah โMemegangโ dan istilah โHoudenโ.
Surat dari Kelurahan Masa Ngabehi Sastro Taruna Polisi Pakualaman. Surat tanggal 12 Januari 1902 tentang Permintaan surat keterangan atas nama Mbok Sastra Wigena yang ikut menempati Citrarejo di kampung Sigetan.
Surat dari Kejaksaan Tinggi No.N-2098/808/1../10/70 Kepada Sri Paduka Paku Alam VIII Selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Perihal pengunduran diri dari keanggotaan PPD Tingkat I
