Print preview Close

Showing 31001 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Item
Advanced search options

Find results with:

in
Add new criteria

Limit results to:

Filter results by:

Filter by date range:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Print preview View:
Ascending

18995 results with digital objects Show results with digital objects

Surat petunjuk Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY No. 16/KPPP/51 tentang kata pembukaan dan tata tertib pada waktu pemilihan.
Surat petunjuk Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY No. 16/KPPP/51 tentang kata pembukaan dan tata tertib pada waktu pemilihan.
Instruksi NR. 2 Panitia Pemilihan Indonesia tentang cara melakukan pendaftaran pemilih warga negara turunan asing, pemilih berumur dibawah 18 tahun tetapi telah kawin dan pemilih yang menderita penyakit menular.
Instruksi NR. 2 Panitia Pemilihan Indonesia tentang cara melakukan pendaftaran pemilih warga negara turunan asing, pemilih berumur dibawah 18 tahun tetapi telah kawin dan pemilih yang menderita penyakit menular.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No. 2/SK/DPD/55 tentang tempat pemasangan tanda gambar poster-poster dan sebagainya untuk kampanye pemilihan umum.
Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No. 2/SK/DPD/55 tentang tempat pemasangan tanda gambar poster-poster dan sebagainya untuk kampanye pemilihan umum.
Surat pengantar dari Dewan Pemerintah DIY No. 6159/I/0.55 kepada Dinas Pemerintah DIY tentang turunan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 September 1955 No. BPU I/2/43 mengenai UU Darurat No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955.
Surat pengantar dari Dewan Pemerintah DIY No. 6159/I/0.55 kepada Dinas Pemerintah DIY tentang turunan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 September 1955 No. BPU I/2/43 mengenai UU Darurat No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955.
Surat Bupati Pamong Praja Bantul kepada Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIY perihal laporan pemilihan DPR dan Konstituante
Surat Bupati Pamong Praja Bantul kepada Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIY perihal laporan pemilihan DPR dan Konstituante
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.
Surat dari Pimpinan Cabang PNI Sleman No. 073/Sek/DPT/PNI/71 kepada Ketua PPD Tk II Sleman perihal Daftar calon tetap sementara anggota DPRD Tk II Sleman dari PNI.
Surat dari Pimpinan Cabang PNI Sleman No. 073/Sek/DPT/PNI/71 kepada Ketua PPD Tk II Sleman perihal Daftar calon tetap sementara anggota DPRD Tk II Sleman dari PNI.
386. Surat telegram dari pelaksana khusus panglima komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Pangkobkamtib) Daerah Jawa Tengah dan DIY kepada TUA TEPERDA /PA DAM 7 tentang klasifikasi tahanan politik G30S/PKI golongan C yang akan dikembalikan ke masyarakat pada tahap ke tiga.
386. Surat telegram dari pelaksana khusus panglima komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Pangkobkamtib) Daerah Jawa Tengah dan DIY kepada TUA TEPERDA /PA DAM 7 tentang klasifikasi tahanan politik G30S/PKI golongan C yang akan dikembalikan ke masyarakat pada tahap ke tiga.
Surat permohonan dari Suhardjono B.Sc kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY untuk dapat segera diaktifkan kembali bekerja sebagai pegawai di Dinas pertanian dan perikanan DIY beserta penjelasan dan lampiran yang menguatkan bahwa yang bersangkutan tidak terkait dengan G30S/PKI.
Surat permohonan dari Suhardjono B.Sc kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY untuk dapat segera diaktifkan kembali bekerja sebagai pegawai di Dinas pertanian dan perikanan DIY beserta penjelasan dan lampiran yang menguatkan bahwa yang bersangkutan tidak terkait dengan G30S/PKI.
Results 421 to 430 of 31001