Laporan Penyerahan barang-barang inventaris milik LPU dari Camat Panjatan
Surat No. 191/PPD II/VII/1999 kepada sekretariat PPD II Kabupaten Kulon Progo tentang tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan.
Undang-Undang No.72 tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-Undang.
Surat Kawat Menteri Dalam Negeri No.69/15/RDG/IV/82 kepada Gubernur KDH se Indonesia tentang instruksi pengiriman berita mengenai Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD I, DPRD II tahun 1982.
Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi DIY Nomor125/237/87 tentang berbagai permasalahan di daerah perbatasan.
Surat dari Sekretaris Wilayah/ Daerah DIY kepada Kepala/ Ketua Badan/ Direktur Inspektorat / Kantor / Dinas / Biro / BUMD / BUMN / UPW dan UPD Provinsi DIY serta Bantul / Walikota se DIY perihal sebutan-sebutan UU Nomor22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Surat kepada Markas Wilayah Pertahanan Sipil X Provinsi DIY kepada Kepala Biro Hukum Setwilda Provinsi DIY Nomor700/ 597/ Mawil-x perihal Net konsep keputusan Gubernur.
Surat Pengantar dari Bakeslinmas Provinsi DIY kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Ka Sub Bid / Kasubag se-Bakeslinmas Provinsi DIY perihal Draf akhir standar kompetensi kemsus dari Bina organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DIY.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2002
Telegram dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH TK II se-Indonesia dan Bupati/ Walikotamadya KDH TK II se-Indonesia nomor 061/2192/Sj perihal tindak lanjut dari instruksi presiden pada pembukaan Satkorlak PB tanggal 24 s/d 24 Juni 1997 tentang peningkatan kemampuan manajemen Satkorlak PB.
