Kemacetan lalu lintas di depan Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jalan Parangtristis Km 5,5 Sewon Bantul. Beberapa pengendara menyempatkan diri melihat reruntuhan bangunan gedung BPKP, 27 Mei 2006.
Kendaraan para peserta Konggres penyerahan kedaulatn RI berjajar-jajar di halaman Istana Rijswik (Istana Negara).
Kepolisian Glagah kepada Kedhistrikan Sogan. Surat tanggal 10 Oktober tentang mohon menghadapnya Demang Patmadikara ( Polisi Glagah ) dan Wanareja desa Klaten masalah lelangan Barang.
Kepolisian Kota Pakualaman kepada Pemerintah Pakualaman. Surat tanggal 17 Oktober 1901 tentang Gugatnya Hardjopawira dengan Raden Mas Atmowijaya sama-sama kampungt Purwanggan Pakualaman masalah pagar pekarangan/ kikis yang bermula dari memotong tanaman jeruk pecel.
Kepolisian kota Pakualaman kepada Pemerintah Pakualaman. Surat tanggal 24 Desember 1901 tentang Perkara rumah Patmowicoro, Gunung Ketur, di beli Patmowirono yang kemudian di akui milik oleh Raden Cakraningprang.
Kepolisian Wates kepada Kedhistrikan Sogan, Adikarta. Surat tanggal 7 Agustus 1901 tentang Perkara tanah Glondhongan di Parasan, Blabag, antara Bekel Sumawijaya dengan Wiratani sama-sama desa Parasan.
Keputusan Bupati Kepala Dati II Bantul Nomor 156/B/Kep/Bt/1981 tentang penentuan lokasi pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, perbaikan Puskesmas Pembantu, perluasan Puskesmas, proyek sarana air minum dan jamban keluarga berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 1981 di Kabupaten Dati II Bantul
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY Nomor : 3/K/DPRD/1982 tentang pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Bapak Suharto Jenderal TNI Purnawirawan sebagai Presiden RI/ Mandataris MPR periode 1983-1988
Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan RI Nomor : 2316.1/PD.03.04..PP tentang petunjuk teknis pengawasan kualitas dan penyuluhan PAB dan PL dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pengembangan desa percontohan kesling, pembangunan pemukiman dan lingkungan desa terpadu ((P2LDT) dan Program Kerja Sama Pemerintah RI, UNICEF, UNDP, dll Tahun Anggaran 1991/1992
Keputusan Gubernur Kepala DIY Nomor : 10/KPTS/1991 tentang pemberian bantuan berupa uang kepada kepala-kepala desa dan perangkat-perangkat desa bagi desa-desa yang tidak mempunyai tanah kas desa dan tanah lungguh serta desa-desa yang mempunyai tanah kas desa tetapi tidak mempunyai tanah lungguh
