Menampilkan 7736 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1515 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Instruksi dari Predium Kabiet Ampera kepada Menkeh. RI dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, Nomor : 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 tentang pecatatan penduduk I Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan penggolongan – penggolongan keturunan/ klas demi kesatuan bangsa.
Instruksi dari Predium Kabiet Ampera kepada Menkeh. RI dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, Nomor : 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 tentang pecatatan penduduk I Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan penggolongan – penggolongan keturunan/ klas demi kesatuan bangsa.
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/1956 tentang Penafsiran Kembali Hasil Pamong Kelurahan,Pembantu Pamong dan Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Termasuk Daerah Enclave Ngawen (Mangkunegaran) dan Imogiri/Kota Gede (Surakarta) yang di Dapat dari Tanah Lungguh Bertalian Dengan Pemberian Uang Tunjangan Dari Pemerintah Pusat
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/1956 tentang Penafsiran Kembali Hasil Pamong Kelurahan,Pembantu Pamong dan Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Termasuk Daerah Enclave Ngawen (Mangkunegaran) dan Imogiri/Kota Gede (Surakarta) yang di Dapat dari Tanah Lungguh Bertalian Dengan Pemberian Uang Tunjangan Dari Pemerintah Pusat
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/tahun 1956 tentang penaksiran kembali hasil pamong kalurahan, pembantu Pamong dan Kepala Dukuh DIY termasuk daerah enclave Ngawen (Mangkunegara) dan Imogiri/Kotagede (Surakarta) yang didapat dari tanah unggul bertalian dengan pemberian uang tunjangan dari pemerintah.
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/tahun 1956 tentang penaksiran kembali hasil pamong kalurahan, pembantu Pamong dan Kepala Dukuh DIY termasuk daerah enclave Ngawen (Mangkunegara) dan Imogiri/Kotagede (Surakarta) yang didapat dari tanah unggul bertalian dengan pemberian uang tunjangan dari pemerintah.
Instruksi Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah tentang badan yang memikirkan follow-up PB.H dan kewajiban belajar
Instruksi Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah tentang badan yang memikirkan follow-up PB.H dan kewajiban belajar
Instruksi Kapolri No. Pol. 1/Instr/Kapolri/71 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaman Lanngsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol. 1/Instr/Kapolri/71 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaman Lanngsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol.1/Instr/Kapolri/1971 Tanggal, 16 Januari 1971 tentang Petunjuk pengorganisasian Keamanan Pelaksanaan Pengamanan langsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol.1/Instr/Kapolri/1971 Tanggal, 16 Januari 1971 tentang Petunjuk pengorganisasian Keamanan Pelaksanaan Pengamanan langsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol.1/Instr/Kapolri/1971 Tanggal, 16 Januari 1971 tentang Petunjuk perencanaan Pengamanan langsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol.1/Instr/Kapolri/1971 Tanggal, 16 Januari 1971 tentang Petunjuk perencanaan Pengamanan langsung Pemilu
Instruksi Kepala Daerah DIY No.7/II/D/61, tanggal 29 September1961 tentang Realisasi Pembentukan panitia land reform di Daerah TK II Kecamatan dan Krelurahan se DIY
Instruksi Kepala Daerah DIY No.7/II/D/61, tanggal 29 September1961 tentang Realisasi Pembentukan panitia land reform di Daerah TK II Kecamatan dan Krelurahan se DIY
Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun/obat peledak
Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun/obat peledak
Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul kepada semua Pimpinan Balai Pengo...
Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul kepada semua Pimpinan Balai Pengobatan/BKIA/Rumah Sakit agar memperingatkan semua petugas kesehatan Kabupaten Bantul yang bertugas di Balai Pengobatan/BKIA/Rumah Sakit yang tidak mempunyai wewenang untuk menyuntik agar tidak melakukan suntikan terhadap orang sakit di dalam/di luar dinas sehubungan ada kasus kematian akibat penyuntikan oleh petugas yang tidak berwenang
Hasil 1091 s.d 1100 dari 7736