Menampilkan 7736 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

1515 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Turunan rancangan Organisasi Tourisme
Turunan rancangan Organisasi Tourisme
Turunan ralat nama calon dan formulir pencalonan model B 1 dari partai NU cabang Kulon Progo
Turunan ralat nama calon dan formulir pencalonan model B 1 dari partai NU cabang Kulon Progo
Turunan perundang-undangan desa dari Sekretaris Jawatan Pemerintahan Umum DIY.
Turunan perundang-undangan desa dari Sekretaris Jawatan Pemerintahan Umum DIY.
Turunan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1964 tentang pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker
Turunan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1964 tentang pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker
Turunan monitoring sari Deppen Nomor Ydf-5 162/Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Januari 1971 tentang Penunjukkan pejabat yang diberi wewenang memberi persetujuan kepada pegawai Deppen untuk pencalonan anggota MPR, DPR, dan DPRD
Turunan monitoring sari Deppen Nomor Ydf-5 162/Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Januari 1971 tentang Penunjukkan pejabat yang diberi wewenang memberi persetujuan kepada pegawai Deppen untuk pencalonan anggota MPR, DPR, dan DPRD
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman. No. 23/pr/1953 tanggal 11 Oktober 1953 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Purwasudiyana sebagai Kepala bagian keamanan Kelurahan Cangkringan.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman. No. 23/pr/1953 tanggal 11 Oktober 1953 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Purwasudiyana sebagai Kepala bagian keamanan Kelurahan Cangkringan.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan Kementrian Dalam Negeri Jakarta, tentang Cap Jabatan dan Lambang Negara .
Turunan Kementrian Dalam Negeri Jakarta, tentang Cap Jabatan dan Lambang Negara .
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Hasil 201 s.d 210 dari 7736