𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Turunan dari Sekretariat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Desember 1960 tentang Pelaksanaan PENPRES Nomor 5 Tahun 1960.

Turunan dari Turunan Lembaga Negara RI Nmor : 80 Tahun 1952, Kesehatan Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa, Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 1952 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah Swatantra Propinsi Jawa (penjelasan dalan tambahan Lembaran Negara No. 336)

Turunan dari Turunan Lembaga Negara RI Nmor : 80 Tahun 1952, Kesehatan Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa, Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 1952 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah Swatantra Propinsi Jawa (penjelasan dalan tambahan Lembaran Negara No. 336)

Turunan Ijasah Mengetik a.n Soepadi dari Kantor Kursus Mengetik dan Dagang Brahmana di Prambanan dan Daftar Pernyataan Perlengkapan Riwayat Hidup a.n. Ponidjo Kromohardjo

Turunan Ijazah “Pendjenang Kesehatan” Tingkat Atas (Ijazah C) beserta surat sumpahnya atas nama Kastinah, dkk (3 orang)

Turunan Ijazah Pendjenang Kesehatan Tingkat Atas beserta surat sumpahnya atas nama Suwijem, dkk (65 orang)

Turunan Ijazah Pendjenang Kesehatan Tingkat Atas (Ijazah C) beserta surat sumpahnya atas nama Johanna Maria Sutartini, dkk (93 orang)

Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus

Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus

Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus

Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus

Turunan Kementrian Dalam Negeri Jakarta, tentang Cap Jabatan dan Lambang Negara .

Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.

Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.

𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Pencipta

Level Deskripsi

Jenis Media

Menampilkan 7736 hasil

Turunan dari Sekretariat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Desember 1960 tentang Pelaksanaan PENPRES Nomor 5 Tahun 1960.

Turunan Ijasah Mengetik a.n Soepadi dari Kantor Kursus Mengetik dan Dagang Brahmana di Prambanan dan Daftar Pernyataan Perlengkapan Riwayat Hidup a.n. Ponidjo Kromohardjo

Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus

Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus

Turunan Kementrian Dalam Negeri Jakarta, tentang Cap Jabatan dan Lambang Negara .

Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.