Menampilkan 50356 hasil

Deskripsi Arsip
Item
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

28996 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Turunan surat setoran No. 451/T.U./59 yaitu penyetoran kembali dari 50% SPMU tanggal 8-8-1959 no. 11564/105 Mata Anggaran 3.6.2.37/ tahun 1959
Turunan surat setoran No. 451/T.U./59 yaitu penyetoran kembali dari 50% SPMU tanggal 8-8-1959 no. 11564/105 Mata Anggaran 3.6.2.37/ tahun 1959
Turunan surat RT. Suradiningrat, polisi muda Danurejan kepada RMRT Prajadiningrat Bupati Patih Kabupaten Pakualaman tentang surat pemeriksaan dan pemberhentian sebagai Bekel Pancadimeja dari Desa Banaran Kabupaten Pengasih
Turunan surat RT. Suradiningrat, polisi muda Danurejan kepada RMRT Prajadiningrat Bupati Patih Kabupaten Pakualaman tentang surat pemeriksaan dan pemberhentian sebagai Bekel Pancadimeja dari Desa Banaran Kabupaten Pengasih
Turunan surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaran Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warganegara RI atas nama Go Christine alias Lie Hwat Djiue alias Ny. Djuhari
Turunan surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaran Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warganegara RI atas nama Go Christine alias Lie Hwat Djiue alias Ny. Djuhari
Turunan surat Perihal: Perkembangan Bank Kapanewon dari Kabupaten P/P (Pamong Praja) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kabupaten P/P. Bantul untuk Kepala Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, no surat : 13833/EK/53/2311
Turunan surat Perihal: Perkembangan Bank Kapanewon dari Kabupaten P/P (Pamong Praja) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kabupaten P/P. Bantul untuk Kepala Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, no surat : 13833/EK/53/2311
Turunan surat peraturan Menteri Agraria nomor: 9 tahun 1961 tentang biaya pendaftaran dan pembuatan sertifikat
Turunan surat peraturan Menteri Agraria nomor: 9 tahun 1961 tentang biaya pendaftaran dan pembuatan sertifikat
Turunan Surat Penyelesaian Pemerintah Pakualaman. Surat tanggal 24 Juni 1901. Tentang hutang-piut...
Turunan Surat Penyelesaian Pemerintah Pakualaman. Surat tanggal 24 Juni 1901. Tentang hutang-piutang, tetapi belum sah hutangnya sudah meninggal. Kanjeng Pangeran Kapten Harya Saputra hutang kepada surya kusuma.
Turunan surat para Bupati Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dewan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Agustus 1958 perihal keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 124/1958 tentang kedudukan pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta golongan PP.
Turunan surat para Bupati Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dewan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Agustus 1958 perihal keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 124/1958 tentang kedudukan pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta golongan PP.
Turunan surat Panewu Pamong Praja Kretek Bantul tentang Laporan Perkembangan Bank Kapanewon Kretek tahun 1953. Dari Kabupaten P.P. Bantuk untuk Jawatan Permerinta Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan surat Panewu Pamong Praja Kretek Bantul tentang Laporan Perkembangan Bank Kapanewon Kretek tahun 1953. Dari Kabupaten P.P. Bantuk untuk Jawatan Permerinta Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan surat nomor DPU/2236/I tanggal 25 Februari 1954 Perihal: Hasil tanah Wedikengser kalurahan Singosaren Kotagede Surat Keputusan Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan surat nomor DPU/2236/I tanggal 25 Februari 1954 Perihal: Hasil tanah Wedikengser kalurahan Singosaren Kotagede Surat Keputusan Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan Surat Nomor : DDX 10/I/7 tertanggal 15 September 1951 dari atas nama Mendagri, Kabag. Desa dan daerah setingkat dengan itu kepada semua Residen Kep.da Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura tentang permintaan agar RT/RK dikembalikan pada dasar-dasar pedoman umum pemerintah karena pada prakteknya telah terjadi penyimpangan.
Turunan Surat Nomor : DDX 10/I/7 tertanggal 15 September 1951 dari atas nama Mendagri, Kabag. Desa dan daerah setingkat dengan itu kepada semua Residen Kep.da Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura tentang permintaan agar RT/RK dikembalikan pada dasar-dasar pedoman umum pemerintah karena pada prakteknya telah terjadi penyimpangan.
Hasil 891 s.d 900 dari 50356