Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua DPRK-GR di Kabupaten Sleman (Kecamatan Ngemplak) dan Bantul (Kecamatan Imogiri).
Add to clipboard
Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua DPRK-GR di Kabupaten Sleman (Kecamatan Ngemplak) dan Bantul (Kecamatan Imogiri).
Peninjauan Perubahan Peraturan Daerah DIY tentang Usul Perubahan/Penghapusan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Add to clipboard
Peninjauan Perubahan Peraturan Daerah DIY tentang Usul Perubahan/Penghapusan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 22/P.M/KB/1958 tentang laporan adanya organisasi yang membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia tanggal 26 April 1958.
Add to clipboard
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 22/P.M/KB/1958 tentang laporan adanya organisasi yang membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia tanggal 26 April 1958.
Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1972 tentang pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan.
Add to clipboard
Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1972 tentang pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan.
Riwayat hidup Sri Paduka Paku Alam VIII menyangkut pekerjaan, jabatan beliau di bidang olah raga dalam KONI DIY tanggal 8 Juni 1990.
Add to clipboard
Riwayat hidup Sri Paduka Paku Alam VIII menyangkut pekerjaan, jabatan beliau di bidang olah raga dalam KONI DIY tanggal 8 Juni 1990.
Nasionalisasi Kekayaan Belanda
Add to clipboard
Nasionalisasi Kekayaan Belanda
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (UU Nomor 86 Tahun 1958) tanggal 23 Pebruari 1959.
Add to clipboard
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (UU Nomor 86 Tahun 1958) tanggal 23 Pebruari 1959.
Penjelasan tentang hak, wewenang dan kekuasaan Gubernur Kepala Daerah terhadap perusahaan-perusahaan daerah (berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962).
Add to clipboard
Penjelasan tentang hak, wewenang dan kekuasaan Gubernur Kepala Daerah terhadap perusahaan-perusahaan daerah (berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962).
Enclauve
Add to clipboard
Enclauve
Pernyataan Nomor 001/RKS/1963 Rapat Kerjasama SB/SS Pegawai Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Harga, Distribusi, TKS, TKU, THR dan Upah.
Add to clipboard
Pernyataan Nomor 001/RKS/1963 Rapat Kerjasama SB/SS Pegawai Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Harga, Distribusi, TKS, TKU, THR dan Upah.