Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Instruksi Mendagri Nomor : 6 tahun 1967 kepada Gubernur/Bupati/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang parpol, ormas, dang anti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Pengantar dari Biro Otonomi Daerah dan Desentralisasi DIY kepada Kabupaten/Kota se DIY tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Instruksi dari Predium Kabiet Ampera kepada Menkeh. RI dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, Nomor : 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 tentang pecatatan penduduk I Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan penggolongan – penggolongan keturunan/ klas demi kesatuan bangsa.
Surat Keputusan nomor x-2/Dir-/PPY/V/77 tentang penyerahan pengalihan hak jatah barang-barang Unilever dan Gula Pasir Proyek pangan DIY Kepada pihak III.