Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 8876 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

1527 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor H/12/I/3 tentang Penetapan Minimum Uang Persewaan Tanah buat Perusahaan Pertanian.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor H/12/I/3 tentang Penetapan Minimum Uang Persewaan Tanah buat Perusahaan Pertanian.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada semua Daerah Swatantra di seluruh Indonesia tentang Pembebasan Pajak Tontonan.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada semua Daerah Swatantra di seluruh Indonesia tentang Pembebasan Pajak Tontonan.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Para Gubernur seluruh Indonesia, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Jakarta Raya tentang Penghasilan Padi dan Bahaya Erosi.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Para Gubernur seluruh Indonesia, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Jakarta Raya tentang Penghasilan Padi dan Bahaya Erosi.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri di Djakarta kepada para Gubernur, Residen, Bupati, Walikota tentang Laporan Keadaan Desa-desa
Surat dari Kementerian Dalam Negeri di Djakarta kepada para Gubernur, Residen, Bupati, Walikota tentang Laporan Keadaan Desa-desa
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah โ€œMemegangโ€ dan istilah โ€œHoudenโ€.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah โ€œMemegangโ€ dan istilah โ€œHoudenโ€.
Surat dari Kelurahan Masa Ngabehi Sastro Taruna Polisi Pakualaman. Surat tanggal 12 Januari 1902 ...
Surat dari Kelurahan Masa Ngabehi Sastro Taruna Polisi Pakualaman. Surat tanggal 12 Januari 1902 tentang Permintaan surat keterangan atas nama Mbok Sastra Wigena yang ikut menempati Citrarejo di kampung Sigetan.
Surat dari Kejaksaan Tinggi No.N-2098/808/1../10/70 Kepada Sri Paduka Paku Alam VIII Selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Perihal pengunduran diri dari keanggotaan PPD Tingkat I
Surat dari Kejaksaan Tinggi No.N-2098/808/1../10/70 Kepada Sri Paduka Paku Alam VIII Selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Perihal pengunduran diri dari keanggotaan PPD Tingkat I
Surat dari Kejaksaan Tinggi DIY kepada Sri Paduka Wakil KDH DIY perihal penunjukan wakil dalam Team Koordinasi Peradilan Kilat Pemilu DIY.
Surat dari Kejaksaan Tinggi DIY kepada Sri Paduka Wakil KDH DIY perihal penunjukan wakil dalam Team Koordinasi Peradilan Kilat Pemilu DIY.
Surat dari Kejaksaan Pakualaman kepada Ngabehi Sastra Taruna, Mantri Polisi Kota Pakualaman untuk memanggil: Ngabehi Secadikrama; Raden Lurah Yudasentana; dan Gebayan Sumawijaya, untuk diperiksa
Surat dari Kejaksaan Pakualaman kepada Ngabehi Sastra Taruna, Mantri Polisi Kota Pakualaman untuk memanggil: Ngabehi Secadikrama; Raden Lurah Yudasentana; dan Gebayan Sumawijaya, untuk diperiksa
Hasil 3661 s.d 3670 dari 8876