𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Surat dari Depdagri Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Balai Penelitian dan Pengembangan PMD Jogjakarta No. BJK-0211/PerI/III/69 kepada Sri Paduka Paku Alam VIII Kepala Daerah DIY di Jogjakarta Perihal Pemanfaatan Ruangan Ex KPC-PMD Jl. Suroto 9 Jogjakarta.

Surat dari Depdagri Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Balai Penelitian dan Pengembangan PMD Jogjakarta No. BJK-0211/PerI/III/69 kepada Sri Paduka Paku Alam VIII Kepala Daerah DIY di Jogjakarta Perihal Pemanfaatan Ruangan Ex KPC-PMD Jl. Suroto 9 Jogjakarta.

Surat dari Departmen Pamerintahan Umum dan Otonomi Daerah kepada semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tentang Perubahan syarat-syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa.

Surat dari Departemen Pertahanan Keamanan Markas Daerah Hansip/ Wanra X 014 No. MH.025/II/d/1970 Kepada Sri Paduka Paku Alam VIII, Wakil Kepala Daerah DIY tentang Diikutkannya unsure Hansip/Wanra pada PPD I s/d KPPS

Surat dari Departemen Pertahanan Keamanan Markas Daerah Hansip/ Wanra X 014 No. MH.025/II/d/1970 Kepada Sri Paduka Paku Alam VIII, Wakil Kepala Daerah DIY tentang Diikutkannya unsure Hansip/Wanra pada PPD I s/d KPPS

Surat dari Departemen PerhubunganDarat PTT No. H2/1/15 Kepada Semua Kepala Daerah Swatantra TK I Dan TK II Tentang pemberian Keterangan mengenai Obyek-obyek tourisme didaerahnya.

Surat dari Departemen Penerangan Daerah/ Ketua Team Kampanye Bakopen Pemilu No. 67/Penda/u/k/71 tanggal, 23 Pebruari 1971 Kepada Kepala Djawatan Penerangan Propinsi seluruh Indonesia tentang Operasi Penerangan tentang Pemilu

Surat dari Departemen Penerangan Daerah/ Ketua Team Kampanye Bakopen Pemilu No. 67/Penda/u/k/71 tanggal, 23 Pebruari 1971 Kepada Kepala Djawatan Penerangan Propinsi seluruh Indonesia tentang Operasi Penerangan tentang Pemilu

Surat dari Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Jakarta kepada Gubernur seluruh Indonesia perihal kenaikan biaya umum pengawasan atas usaha BKD.

Surat dari Departemen Kesehatan RI kepada Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Rakyat DIY Nomor 454/P-120/HE-BV/72, tanggal 13 Juli 1972 tentang kunjungan 2 orang konsultan WHO untuk Proyek WHO/ Indonesia 0120

Surat dari Departemen Kesehatan RI kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Daerah Istimewa Yogyakarta perihal pengamatan terhadap nairabi tanpa vaksinasi demam kuning yang berlaku a.n. Tn. Wisnu Brata Hendroyuwono dan Tn. A. Maryono

Surat dari Departemen Kesehatan RI kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan DIY perihal naskah kerja sama antara Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/ Dinas Kesehatan Propinsi DIY dengan Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta

Surat dari Departemen Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Propinsi di Jawa dan Bali perihal rencana spot survey pramboesia/penyakit kelamin

𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Pencipta

Level Deskripsi

Jenis Media

Menampilkan 8876 hasil

Surat dari Depdagri Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Balai Penelitian dan Pengembangan PMD Jogjakarta No. BJK-0211/PerI/III/69 kepada Sri Paduka Paku Alam VIII Kepala Daerah DIY di Jogjakarta Perihal Pemanfaatan Ruangan Ex KPC-PMD Jl. Suroto 9 Jogjakarta.

Surat dari Departmen Pamerintahan Umum dan Otonomi Daerah kepada semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tentang Perubahan syarat-syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa.

Surat dari Departemen Pertahanan Keamanan Markas Daerah Hansip/ Wanra X 014 No. MH.025/II/d/1970 Kepada Sri Paduka Paku Alam VIII, Wakil Kepala Daerah DIY tentang Diikutkannya unsure Hansip/Wanra pada PPD I s/d KPPS

Surat dari Departemen PerhubunganDarat PTT No. H2/1/15 Kepada Semua Kepala Daerah Swatantra TK I Dan TK II Tentang pemberian Keterangan mengenai Obyek-obyek tourisme didaerahnya.

Surat dari Departemen Penerangan Daerah/ Ketua Team Kampanye Bakopen Pemilu No. 67/Penda/u/k/71 tanggal, 23 Pebruari 1971 Kepada Kepala Djawatan Penerangan Propinsi seluruh Indonesia tentang Operasi Penerangan tentang Pemilu

Surat dari Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Jakarta kepada Gubernur seluruh Indonesia perihal kenaikan biaya umum pengawasan atas usaha BKD.