Nota Dinas dari Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY, an. Kepala Bagian Tatapraja Drs. Stephanus Nudu kepada Sekwilda Propinsi DIY lewat Asisten I tentang Laporan Koordinasi Pemerintah Propinsi DIY (Rapat tanggal 19 Oktober 1994) mengenai pengadaan/penyediaan tanah untuk pembangunan Monumen Jembatan Bantar, tindaklanjut permohonan tukar menukar tanah milik penduduk/perorangan dengan tanah kas Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul dan tindak lanjut ijin pembebasan tanah di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan guna perluasan balai benih ikan (BBI).
Nota Dinas dari Biro Bina Perekonomian Setwilda Propinsi DIY Dra. Dyatminatun, kepada PLH Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi DIY tentang permohonan penukaran tanah dan gedung serta seluruh perumahan karyawan eks Pabrik Sabut dan Tali Pengasih KulonProgo.
Surat dari Direktorat Agraria Propinsi DIY kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permohonan hak atas tanah Wedi Kengser di Sendangsari Pengasih.
Surat dari Presiden Direktur RCTI, Ms. Kalie Siregar kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permohonan surat pencadangan tanah (konfirmasi lahan) di daerah Pathuk, Gunungkidul.
Surat dari Bupati Sleman, Drs. Samirin kepada Pimpinan Lembaga Pelayaran dan Bantuan Hukum “Pengabdian“ tentang permohonan sertifikat tanah ahli waris dari Ny. Dulkahar Al Saniyah.
Surat dari BRI Kantor Wilayah Yogyakarta kepada Kepala Kantor Wilayah Agraria Propinsi DIY tentang penyelesaian sertifikat tanah untuk membantu kelancaran pembiayaan calon debitur.
Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor : 07/KPTS/HPK-P/X/1989 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional ke V HPK.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1989 tentang panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
Naskah Pidato Jumenengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX berjudul Momentum Peneguhan Tekad, Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial Budaya Rakyat, oleh Hamengku Buwono X.
Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang daerah terlarang pada kawasan Gunung Merapi.
