Surat dari Direktorat Sosial Politik kepada Menteri Dalam Negeri tentang laporan eks tahanan Napi G30S/PKI yang meninggal dunia.
Formulir berita dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY kepada Menteri Dalam Negeri tentang laporan pelaksanaan sidang gugatan pengrusakan kantor DPC PPP Kodya Yogyakarta di PN Yogyakarta
Surat dari Ketua DPRD Propinsi DIY, H. Soedarno Setopradjoko, kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penerimaan GMKI cabang Yogyakarta ke DPRD DIY, aksi keprihatinan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia terhadap perkembangan dinamika Bangsa Indonesia.
Surat dari Gereja-gereja dan lembaga keormasan kristiani Kalteng kepada Presiden RI tentang pernyataan keprihatinan dari gereja-gereja dan lembaga keormasan kristiani Kalteng atas peristiwa perusakan dan pembakaran puluhan gedung gereja di Situbondo.
Surat dari Ketua DPRD Propinsi DIY, Subagyo Waryadi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang laporan unjuk rasa dari warga Desa Poncosari dan Srandakan, sehubungan dengan adanya perluasan jalan dan uang ganti rugi.
Surat dari Direktur Intelpampol, Brigadir Jendral Polisi, Drs. Soetjipto Broto.K. atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada para Kapolda di Indonesia perihal tindak lanjut pemutakhiran data senjata api dan amunisi hasil Opsgad dan operasi lainnya.
Surat dari Wakil Kepala, Brigadir Jenderal Polisi Dis. Aji Komaruddin atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia perihal pengiriman tanda pendataan/ pendaftaran ulang senjata api (TPSA) hasil Opsgad dan operasi lainnya.
Telegram dari Kapolda Jateng a.n. Kadit Intelpampol, Drs. Ismail Natawiyogya kepada Gubernur DIY tanggal 8 September 1992 No. Pol : TR/1524/1992 tentang ijin peminjaman senpi milik Polda Jateng yang akan dipergunakan sebagai kelengkapan prajurit Puro Pakualaman dalam rangka upacara adat tradisional Grebeg Maulud 1992 pada tanggal 10 September 1992.
Surat Keputusan Mabes Polri No.Pol : SKEP/139/I/1995 tentang penunjukan badan-badan usaha sebagai penyelenggaraan angkutan bahan peledak.
Surat Perintah Nomor: 270/413/Mawil-X dari Markas Wilayah Pertahanan Sipil X tentang tugas bagi jajaran Pertahanan Sipil dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu tahun 1992.
