𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Turunan surat atas nama Mendagri kepada gubernur kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia perihal tunjangan kepada pamong desa yang mempunyai penghasilan tidak mencukupi.

Turunan SK Kepala Daerah/Kotamadya Pantia Pemilihan Daerah Tk. I tentang pemberhentian dengan hormat Let. Kol. Pd. Guk Sutjipto dan Kapten Lik Saedi Wibowo sebagai Panitia Pemilih Daerah

Turunan Sekolah Rakyat Dewan Pemerintah DIY Nomor : 15/D.Pem.D./OP/PA tentang keputusan mengangkat T. Martasatmaka Kepala Sekolah Rakyat IV di Gotakan/Panjatan Adikarta menjadi Penilik Pemberantasan Buta Huruf Kabupaten Adikarta di Wates, mulai tanggal 1 Juni 1947

Turunan Putusan Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8086/8.p. tentang Penetapan Peraturan Libur Sekolah dan Hari Raya untuk Tahun peladjaran 1947/1948 .

Turunan. Perubahan dan penambahan peraturan untuk mencegah penyelundupan barang-barang No.Pem.33/36/7, tanggal 13 Desember 1954.

Turunan pertama dari keputusan akte notaris tertanggal 23 oktober 1926 No.24 pengakuan hutung dari Raden Mas Tumenggung Notosoebroto kepada Zelfbestuur Pakualaman.

Turunan peraturan pemerintah No.62 tahun 1954 tentang pengesahan surat keputusan mentri pertanian dan mentri perekonomian tertanggal 19 oktober 1954 no.112/um/54. Tentang penetapan besarnya jumlah pemungutan termaksud dalam pasal 11 “krosokordonnatie”(lembaran negara tahun 1937 no.604).

Turunan peraturan pemerintah No.62 tahun 1954 tentang pengesahan surat keputusan mentri pertanian dan mentri perekonomian tertanggal 19 oktober 1954 no.112/um/54. Tentang penetapan besarnya jumlah pemungutan termaksud dalam pasal 11 “krosokordonnatie”(lembaran negara tahun 1937 no.604).

Turunan Nomor: 19631/3643/U’53, Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, Tentang Permohonan Voorschot Sewa Kantor Kapanewon

Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran – Negara nr.573).

Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran – Negara nr.573).

Turunan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Kepala Djawatan Perjalanan No.2093/B/IV tentang memberikan uang djalan tetap kepada Pegawai Pamong Pradja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Turunan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Kepala Djawatan Perjalanan No.2093/B/IV tentang memberikan uang djalan tetap kepada Pegawai Pamong Pradja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Pencipta

Level Deskripsi

Jenis Media

Menampilkan 36692 hasil

Turunan surat atas nama Mendagri kepada gubernur kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia perihal tunjangan kepada pamong desa yang mempunyai penghasilan tidak mencukupi.

Turunan. Perubahan dan penambahan peraturan untuk mencegah penyelundupan barang-barang No.Pem.33/36/7, tanggal 13 Desember 1954.

Turunan pertama dari keputusan akte notaris tertanggal 23 oktober 1926 No.24 pengakuan hutung dari Raden Mas Tumenggung Notosoebroto kepada Zelfbestuur Pakualaman.

Turunan peraturan pemerintah No.62 tahun 1954 tentang pengesahan surat keputusan mentri pertanian dan mentri perekonomian tertanggal 19 oktober 1954 no.112/um/54. Tentang penetapan besarnya jumlah pemungutan termaksud dalam pasal 11 “krosokordonnatie”(lembaran negara tahun 1937 no.604).

Turunan Nomor: 19631/3643/U’53, Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, Tentang Permohonan Voorschot Sewa Kantor Kapanewon

Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran – Negara nr.573).

Turunan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Kepala Djawatan Perjalanan No.2093/B/IV tentang memberikan uang djalan tetap kepada Pegawai Pamong Pradja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.