Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 8876 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik

1527 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Turunan Ijasah Mengetik a.n Soepadi dari Kantor Kursus Mengetik dan Dagang Brahmana di Prambanan dan Daftar Pernyataan Perlengkapan Riwayat Hidup a.n. Ponidjo Kromohardjo
Turunan Ijasah Mengetik a.n Soepadi dari Kantor Kursus Mengetik dan Dagang Brahmana di Prambanan dan Daftar Pernyataan Perlengkapan Riwayat Hidup a.n. Ponidjo Kromohardjo
Turunan Ijazah β€œPendjenang Kesehatan” Tingkat Atas (Ijazah C) beserta surat sumpahnya atas nama K...
Turunan Ijazah β€œPendjenang Kesehatan” Tingkat Atas (Ijazah C) beserta surat sumpahnya atas nama Kastinah, dkk (3 orang)
Turunan Ijazah Pendjenang Kesehatan Tingkat Atas beserta surat sumpahnya atas nama Suwijem, dkk (...
Turunan Ijazah Pendjenang Kesehatan Tingkat Atas beserta surat sumpahnya atas nama Suwijem, dkk (65 orang)
Turunan Ijazah Pendjenang Kesehatan Tingkat Atas (Ijazah C) beserta surat sumpahnya atas nama Joh...
Turunan Ijazah Pendjenang Kesehatan Tingkat Atas (Ijazah C) beserta surat sumpahnya atas nama Johanna Maria Sutartini, dkk (93 orang)
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Kementrian Dalam Negeri Jakarta, tentang Cap Jabatan dan Lambang Negara .
Turunan Kementrian Dalam Negeri Jakarta, tentang Cap Jabatan dan Lambang Negara .
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman. No. 23/pr/1953 tanggal 11 Oktober 1953 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Purwasudiyana sebagai Kepala bagian keamanan Kelurahan Cangkringan.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman. No. 23/pr/1953 tanggal 11 Oktober 1953 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Purwasudiyana sebagai Kepala bagian keamanan Kelurahan Cangkringan.
Turunan monitoring sari Deppen Nomor Ydf-5 162/Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Januari 1971 tentang Penunjukkan pejabat yang diberi wewenang memberi persetujuan kepada pegawai Deppen untuk pencalonan anggota MPR, DPR, dan DPRD
Turunan monitoring sari Deppen Nomor Ydf-5 162/Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Januari 1971 tentang Penunjukkan pejabat yang diberi wewenang memberi persetujuan kepada pegawai Deppen untuk pencalonan anggota MPR, DPR, dan DPRD
Hasil 8631 s.d 8640 dari 8876