Surat susulan untuk surat No. 276/610 tanggal 17 Oktober 1994 tentang Penatausahaan inventaris barang milik LPU.
Surat susulan II dari Bupati/ Ketua PPD Tingkat II Kulon Progo Nomor 70 / LC.2/ IV/1982 tanggal 17 April 1982 kepada Ketua DPC PPP, Ketua DPD GOLKAR, Ketua DPC PDI Kabupaten Dati II Kulon Progo perihal kesempatan mengirimkan nama seorang saksi
Surat Sumargono BA selaku penarikan urusan agraria kepada Inspektur wilayah daerah Prop. DIY tentang laporan masalah kasus tanah untuk Perumnas Condongcatur dan Kasus penyelewengan di Kal. Argorejo Sedayu, Bantul.
Surat Sugoto kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY lewat Direktorat Agraria DIY tentang permohonan pembaharuan/perpanjangan perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 52/1955 tanggal 28 Nopember 1955 tanah terletak di Jl. A.M. Sangaji Kemantren PP Jetis.
Surat Sub Dit Sospol Kabupaten Kulon Progo No. 1174 /Sospol/3/1981 kepada Wakil Gubernur Provinsi DIY cq Dit Sospol Prop. DIY tentang informasi terkait dengan pembangunan tanggul sungai Progo di wilayah Kecamatan Galur.
Surat Sub Dit Sospol Kab. Kulon Progo No. 228/ Subdit Sospol/ P3/ 1982 kepada Kepala Dit Sospol Prop DIY tentang laporan hasil penjelasan tentang masa kampanye dan masa tenang pada Pemilu 1982.
Surat Sonny Hindarto selaku Kuasa Ibu Temu Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bantul tentang pengaduan dan mohon perlindungan dan keadilan.
Surat selebaran mengenai konsep pendirian asrama untuk anak yang belajar di Belanda dari Tuan Heuveldop, serta memohon bantuan dana untuk pembangunan.
Surat Sekwilda Propinsi DIY, Drs. Suprsatowo kepada Bupati Gunungkidul tentang Pengaduan Sdr. Paijan anggota LMD Giricahyo, Kecamatan Panggang mengenai Pilkades yang mengadukan tentang calon-calon Kepala Desa yang orang tuanya tersangkut organisasi terlarang an. Suhasti, Wakidi, dan Mujiharjo di Lerang tengah.
Surat Sekwilda Propinsi DIY. kepada Kepala Direktorat Agraria DIY. dan Kepala Biro Hukum Setda. DIY. perihal Keputusan Kepala Daerah DIY. No. 182/HAK/1977. tanggal 27 Agustus 1977, tentang peraturan Dasar pokok –pokok Agraria.
