Inspeksi pendidikan jasmani daerah VI Yogyakarta kepada kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 8 April 1952 perihal permohonan kepada kepala daerah sebagai pelindung panca lomba tingkat SMP dan SMA di Jakarta .
Insruksi Presiden RI No : 14 th 1967 tanggal 16 Desember 1967 kepada: 1. Menteri Agama, 2. Menteri Dalam Negeri, 3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah, tentang kebijaksanaan pokok mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina.
Instrksi bersama PANGKOPKAMTIB dan MENDAGRI/KETUA LPU No. IN6-002/KOPKAM/II/71 No. 1/INS/LPU/1971 Tentang peningkatan kegiatan persiapan pemilihan umum
Instruksi bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi DIY Nomor : 04724/KANWIL/SK/YK,/VIII/84 tentang pelaksanaan keterpaduan program kesehatan – KB di propinsi
Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tentang Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1960 jo. Keputusan Menteri Agraria Nomor 922/Ka Tahun 1960 mengenai Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman Tertentu.
Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian RI nomor : 33 tahun 1983 dan Nomor : HK.050/04/ins/9/1983 tentang pengawasan penggunaan pestisida DDT
Instruksi dari Predium Kabiet Ampera kepada Menkeh. RI dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, Nomor : 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 tentang pecatatan penduduk I Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan penggolongan – penggolongan keturunan/ klas demi kesatuan bangsa.
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/1956 tentang Penafsiran Kembali Hasil Pamong Kelurahan,Pembantu Pamong dan Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Termasuk Daerah Enclave Ngawen (Mangkunegaran) dan Imogiri/Kota Gede (Surakarta) yang di Dapat dari Tanah Lungguh Bertalian Dengan Pemberian Uang Tunjangan Dari Pemerintah Pusat
