Turunan Peraturan Daerah DIY No: 21/1958 tentang cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan bangunan dalam bidang pengairan Djalan-jalan dan Gedung-gedung di DIY.
Turunan Nomor: 19631/3643/Uā53, Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, Tentang Permohonan Voorschot Sewa Kantor Kapanewon
Turunan monitoring sari Deppen Nomor Ydf-5 162/Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Januari 1971 tentang Penunjukkan pejabat yang diberi wewenang memberi persetujuan kepada pegawai Deppen untuk pencalonan anggota MPR, DPR, dan DPRD
Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran ā Negara nr.573).
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman. No. 23/pr/1953 tanggal 11 Oktober 1953 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Purwasudiyana sebagai Kepala bagian keamanan Kelurahan Cangkringan.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Kepala Djawatan Perjalanan No.2093/B/IV tentang memberikan uang djalan tetap kepada Pegawai Pamong Pradja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Turunan keputusan Menteri Urusan Pegawai No.P3-1700/51-2/52 menimbang perlu mengadakan perubahan dalam syarat-syarat tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
Turunan keputusan dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No.84/1954 tentang:pembagian dengan sewa beli sepeda, sepeda kumbang (bromfiets) dan sepeda motor kepada pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
