Kementerian Dalam Negeri Jakarta No:Des.29/2/2 tanggal 9 Januari 1954 tentang Penjelasan mengenai kenaikan pangkat pegawai sipil dan pengangkatan pegawai sipil baru sesudah tanggal 15 November 1952.
Kementerian Dalam Negeri Jakarta Nomor Desember 9/15/43 tanggal 11 Maret 1958 kepada : - DPD (P) semua Daerah Swantantra Tingkat I - DPD DIY - DPP Kota Praja Jakarta Raya Tentang : Pengiriman peraturan daerah tentang pungutan opsen untuk dimintakan pengesahan
Kementerian Pekerjan Umum dan tenaga Jawatan Gedung-gedung Pusat Kramat 63 Jakarta No.- kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan Tanah untuk Knator Urusan Agama DIY.
Kementerian Pkerjaan Umum dan Tenaga Jawatan gedung-gedung negri Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada dewan pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan tanah untuk Kantor Urusan Agama.
Kementrian Agama Jjakarta Kepada Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kecamatan di Jawa-Madura tanggal 10 Januari 1952 perihal penyampaian Surat Edaran penyelesaian perkara perselisihan suami istri.
Kementrian Agraria Tanah No.Max.40/2/6 kepada Menteri Pertanian di Jakarta tanggal 23 Juni 1955 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan system โmaroโ
Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Berkas Penyelidikan Ilmiah tentang Susunan Pemerintahan (Desentralisasi) di Indonesia oleh Gerald S. Maryanov dari Departement of Gouvernement, Indiana University, USA
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur RI, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya Nomor UPx 34/9/36, tanggal 4 Agustus 1952 tentang Perimbangan antara jumlah asisten Wedana dan asisten Wedana kelas I
