Surat Pertanggungan Jawab penggunaan uang belanja rutin Gubernur/Pimpinan Daerah DIY Tahun 1972/1973 bulan Nopember 1972
Surat pertanggungan jawab keuangan pelaksanaan pembangunan proyek pendidikan/latihan kewartawanan
Surat pertanggungan Jawab dari Biro Bina Sosial Setwilda Propinsi DIY tentang pene-rimaan bantuan anak asuh Yayasan Super-semar di Propinsi DIY, sumbangan anak ku-rang mampu dalam rangka wajib belajar murid Sekolah Dasar Wilayah Ranting Dinas P dan K Kecamatan Pundong, Kabupaten Dati II Bantul. Tahun anggaran 1993/1994
Surat Pertanggung Jawaban Ganti Rugi Tanah dalam rangka Proyek Relokasi UPTD Kaliurang Tahun Anggaran 1996/1997
Surat Pertanggung Jawaban dari Biro Bina Sosial Setwilda Propinsi DIY tentang penerimaan bantuan anak asuh Yayasan Supersemar di Propinsi DIY, sumbangan anak kurang mampu dalam rangka wajib belajar, murid Sekolah Dasar Wilayah Ranting Dinas P dan K Kecamatan Kasihan, Kabupaten Dati II Bantul, tahun anggaran 1993/1994
Surat Pertanggung Jawaban dari Biro Bina Sosial Setwilda Propinsi DIY tentang penerimaan bantuan anak asuh Yayasan Super-semar di Propinsi DIY, sumbangan anak kurang mampu dalam rangka wajib belajar Sekolah Dasar Wilayah Ranting Dinas P dan K Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, tahun anggaran 1993/1994
Surat pertanggung jawaban bulan Desember 1959, untuk Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Yogyakarta.
Surat Pertanggung Jawab dari Biro Bina Sosial Setwilda Propinsi DIY tentang peneri-maan bantuan anak asuh Yayasan Super-semar di Propinsi DIY, sumbangan anak kurang mampu dalam rangka belajar, murid Sekolah Dasar Wilayah Ranting Dinas P dan K Kecamatan Pleret Kabupaten Dati II Bantul, tahun anggaran 1993/1994.
Surat persoonlijk Drs. M. Makmun K dosen tetap IAIN Syarif Hidayatullah Cianjur Bogor
Surat persil hak opstal nomor 174, tanggal 31 Desember 1926 perihal pemberian wewenang opstal atas tanah di daerah klitren seluas 8000 m2 dari kasultanan Yogyakarta kepada Nederland Indhi Sepurweh Matsckape untuk stasiun, perumahan, dan sebagainya. Wewenang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1971, yaitu saat berakhirnya ijin menjalankan kereta jurusan Semarang
