Tambahkan ke clipboard Surat Keputusan Ketua Yayasan Guntur Madu Nomor 01/KEP/YGM/ 1988 Tertanda Ketua Badan Pengurus Lengkap Yayasan Guntur Madu, Jenderal TNI (Purn). Widodo tentang pengangkatan Ibu Moorywati sebagi Ketua Pelaksana Peragaan Pengantin Kebesaran Kraton Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Nota Dinas Nomor 045/RO.I/1989 tanggal 9 Januari 1989 dari Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY kepada Setwilda u.p Kepala Biro Umum Setwilda Propinsi DIY perihal Daftar Abdi Dalem Reh Kepatihan Sipat Bupati.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Pemerintah Kabupaten Pemda Bekasi yang diperkenalkan di Yogyakarta dalam rangka peringatan Emas 50 tahun Indonesia Merdeka.

Tambahkan ke clipboard Surat Pengantar Sekwilda II Bantul, Drs. Rustamto kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Salinan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 122/B/Kep/Bt/1994 tentang pembongkaran bekas gedung Kantor Departemen Penerangan Bantul.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Kodya Yogyakarta, H. Dachron Saleh, SH kepada Menteri Dalam Negeri tentang data sengketa perumahan berdasarkan pasal 24 ayat 1 huruf b PP Nomor 55 tahun 1981.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri, Nugroho, kepada Walikotamadya Yogyakarta agar tetap melaksanakan pengosongan atas rumah Jalan Mangkubumi No. 61 Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur PT. Yogya Indah Sejahtera (YIS) tentang surat penegasan mengenai perseyujuan perubahan perencanaan pembangunan Malioboro Hotel.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, A. Dewobroto, SH kepada ketua panitia penyelenggara penyuluhan pengaturan pembangunan rumah sederhana tidak bersusun kavling siap bangun dan rumah susun perihal penyuluhan pengaturan pembangunan rumah sederhana tidak bersusun, kavling siap bangun dan rumah susun.

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir. Akbar Tandjung, kepada : (1) Para Menteri Cabinet Pembangunan VI, (2) Pimpinan Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (3) Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia, (4) Bupati/Walikotamadya Tk. II seluruh Indonesia tentang Pedoman Umum Pemberian Fasilitas Bantuan Uang Muka KPR, Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah dan Pengembalian Tabungan dari Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Tambahkan ke clipboard Surat keputusan Kepala Biro Pemerintahan Desa, Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY Nomor: 954/28/II/96 tentang penunjukan Wagino sebagai Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji Biro Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi DIY.