Surat Kementrian keuangan No.16758/G.t,tanggal 26 Pebruari 1958 kepada Kepala Jawatan pegadilan Negri tentang permohonan ahli waris pringgowihardjo atas uang pembelian tanah keperluan rumah gadai negeri prambanan Yogyakarta.
Surat Kementrian Dalam Negeri, kepada semua Gubernur, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Des 18/7/43, tanggal 13 Mei 1953, tentang Pengiriman Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPRD
Surat Kementrian Dalam Negeri RI No: UP 21 / 6 / 19 , tanggal 17 April 1950 Kepada semua Gubernur, Residen, Bupati dan Walikota, tentang Statement Menteri Dalam Negeri RI tentang sikap terhadap Pegawai Cooperator.
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor Des 44/1/29 tahun 1951 kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh RI tentang Pemaiakan istilah โKotaprajaโ
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta kepada semua DPRD Propinsi DIY, Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil dan Dewan Perwakilan Kota Praja di Jakarta Raya Nomor Des 1/3/17 tentang Hak Petisi
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Des 44/4/I kepada Gubernur Daerah Propinsi Jawa dan Madura tentang Pengawasan terhadap Kota-kota kecil, Kabupaten-kabupaten
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Surat Edaran kepada semua Gubernur No. Remx 26/1/39 tanggal 17 September 1952 tentang Koordinasi antara Kepala Daerah dan Kepala-kepala Djawatan-jawatan/organisasi-organisasi sipil lainnya
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada semua Gubernur Kepala Daerah , Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, nomor Des, 18/1/24, tanggal 28 Januari 1955 tentang Perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Desember 18/7/40
