Menampilkan 536 hasil

Deskripsi Arsip
DAFTAR ARSIP STATIS PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) PROPINSI DIY (Nomor 1 - 538) ARSIP PEMILU KURUN WAKTU 2005 - 2010 Dengan objek digital
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Surat masuk No. 369/Bawaslu/V/2009 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI perihal penanganan lapor...
Surat masuk No. 369/Bawaslu/V/2009 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI perihal penanganan laporan perselisihan antar calon dalam satu partai.
Pemberitahuan persidangan perselisihan hasil Pemilihan Umum tahun 2009.
Pemberitahuan persidangan perselisihan hasil Pemilihan Umum tahun 2009.
Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada Bambang Yuniarto, SH di Lapas ...
Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada Bambang Yuniarto, SH di Lapas Cebongan Sleman perihal mohon surat edaran Dirjen Kemasyaraktan mengenai surat vonis sebagai pengganti KTP karena sangat dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan pencontrengan Pilpres di Lapas Cebongan.
Laporan penanganan pelanggaran administrasi dalam rangka Pilpres 2009.
Laporan penanganan pelanggaran administrasi dalam rangka Pilpres 2009.
Surat dari Banwaslu RI perihal instruksi tindak lanjut pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2009.
Surat dari Banwaslu RI perihal instruksi tindak lanjut pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2009.
Surat Forum LSM DIY mengenai diskusi dan launching Posko pengaduan pelanggaran Pemilu .
Surat Forum LSM DIY mengenai diskusi dan launching Posko pengaduan pelanggaran Pemilu .
Surat dari LBH mengenai permohonan penjelasan tindak lanjut temuan Panwaslu DIY.
Surat dari LBH mengenai permohonan penjelasan tindak lanjut temuan Panwaslu DIY.
Surat dari Bawaslu RI mengenai  penanganan tindak lanjut pelanggaran tindak pidana pemilu.
Surat dari Bawaslu RI mengenai penanganan tindak lanjut pelanggaran tindak pidana pemilu.
Tindak lanjut temuan Panwaslu No. 64/Panwaslu/GK/2009.
Tindak lanjut temuan Panwaslu No. 64/Panwaslu/GK/2009.
Surat dari Bawaslu RI tentang Penanganan pelanggaran pidana Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD.
Surat dari Bawaslu RI tentang Penanganan pelanggaran pidana Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD.
Hasil 21 s.d 30 dari 536