𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Surat Telegram dari Kapolri, atas nama, DEOPS, u.b, Dir. IPP, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Soetjipto Broto K. kepada para Kapolda u.p. Kadit IPP perihal larangan pembuatan/produksi, pembakaran dan pemasangan petasan.

Surat tekom dari Mendagri untuk Kepala Daerah DIY tgl. 1 Oktober 1971. Hal : Pengiriman SP3 berkas pengusulan calon-calon terpilih untuk keanggotaan DPRD TK. 1 Yogyakarta untuk disampaikan ke Mendagri paling lambat 20 Oktober 1971

Surat tekom dari Mendagri untuk Kepala Daerah DIY tgl. 1 Oktober 1971. Hal : Pengiriman SP3 berkas pengusulan calon-calon terpilih untuk keanggotaan DPRD TK. 1 Yogyakarta untuk disampaikan ke Mendagri paling lambat 20 Oktober 1971

Surat teguran Nomor : 22/BPRSNP/IX1997 dari Sekretaris yang bertindak atas nama Ketua Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pimpinan PT. Radio Rasika Ardaya Lilaswara Madyantara dan Radio Rakosa perihal teguran untuk segera melaporkan pelaksanaan pola siaran

Surat teguran Nomor : 16/BPRSNP/XII/96 dari Seketaris yang bertindak atas nama Ketua Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pimpinan PT. Radio PTDI, dkk perihal teguran untuk mengirimkan laporan administrasi dan materi siaran setiap akhir bulan

Surat teguran Nomor : 04/BPRSNP/II/1997 dari Sekretaris yang bertindak atas nama Ketua Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Radio Istana dan Yasika Ak II perihal himbauan untuk tertib administrasi

Surat tedakan/kekancingan (surat keputusan) No.36/33 yang dikeluarkan Penggedening Trah Pakoealaman Kangdjeng Goesti Pangeran Adipati Ario perihal pelarangan R.M. Soerjosoedjono alias Subekti memasuki Istana kadipaten Pakoealaman.

Surat tanggapan tentang evaluasi BP2S Dari Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila No. 700/216/VI/1992 tanggal 29 juni 1992.

Surat tanggapan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 No. DP 8227 tentang Perbedaan Tunjangan Kemahalan dan Tunjangan Keluarga.

Surat tanggapan dari Wadana Sentana RMH Suryaningprang kepada R.M. Suradirja tertanggal 3 September 1917 tentang penolakan Kanjeng Gusti berkaitan dengan permohonan belas kasihan agar tetap diperbolehkan menempati rumahnya yang digugat Kartataruna

Surat tanggapan dari Wadana Sentana RMH Suryaningprang kepada R.M. Suradirja tertanggal 3 September 1917 tentang penolakan Kanjeng Gusti berkaitan dengan permohonan belas kasihan agar tetap diperbolehkan menempati rumahnya yang digugat Kartataruna

Surat tanggapan dari Direktur Muda Urusan Umum Yayasan Rara Jonggrang No. 38/ JRD/ 1964 kepada Komandan Distrik Militer Sleman berkaitan dengan permohonan bantuan uang gladi resik agar berhubungan dengan Bupati Kepala Daerah Sleman

Surat tanggapan dari Direktur Muda Urusan Umum Yayasan Rara Jonggrang No. 38/ JRD/ 1964 kepada Komandan Distrik Militer Sleman berkaitan dengan permohonan bantuan uang gladi resik agar berhubungan dengan Bupati Kepala Daerah Sleman

𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Pencipta

Nama

Tempat

Level Deskripsi

Jenis Media

Menampilkan 59321 hasil

Surat tekom dari Mendagri untuk Kepala Daerah DIY tgl. 1 Oktober 1971. Hal : Pengiriman SP3 berkas pengusulan calon-calon terpilih untuk keanggotaan DPRD TK. 1 Yogyakarta untuk disampaikan ke Mendagri paling lambat 20 Oktober 1971

Surat tanggapan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 No. DP 8227 tentang Perbedaan Tunjangan Kemahalan dan Tunjangan Keluarga.

Surat tanggapan dari Wadana Sentana RMH Suryaningprang kepada R.M. Suradirja tertanggal 3 September 1917 tentang penolakan Kanjeng Gusti berkaitan dengan permohonan belas kasihan agar tetap diperbolehkan menempati rumahnya yang digugat Kartataruna

Surat tanggapan dari Direktur Muda Urusan Umum Yayasan Rara Jonggrang No. 38/ JRD/ 1964 kepada Komandan Distrik Militer Sleman berkaitan dengan permohonan bantuan uang gladi resik agar berhubungan dengan Bupati Kepala Daerah Sleman