Showing 44 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Item
Print preview View:
Jawaban Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Nota Keuangan RAPBD DIY tanggal 23 Maret 1985
Jawaban Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Nota Keuangan RAPBD DIY tanggal 23 Maret 1985
Penyusunan perhitungan APBD Tahun 1985/1986 terkait dengan telah ditetapkannya APBN Tahun Anggaran 1986/1987
Penyusunan perhitungan APBD Tahun 1985/1986 terkait dengan telah ditetapkannya APBN Tahun Anggaran 1986/1987
Nota Dinas Nomor : 138/085/II dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Provinsi DIY kepada Sekwilda Provinsi DIY tentang net konsep surat Gubernur Kepala DIY mengenai usul perubahan nama/status Kemantren Pamong Praja di Dati II Kotamadya Yogyakarta
Nota Dinas Nomor : 138/085/II dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Provinsi DIY kepada Sekwilda Provinsi DIY tentang net konsep surat Gubernur Kepala DIY mengenai usul perubahan nama/status Kemantren Pamong Praja di Dati II Kotamadya Yogyakarta
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 514 Tahun 1995 tentang pengesahan Keputusan Bersama Kepala Desa Sendangsari dengan Kepala Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Dati II Kulon Progo Nomor : 04/KBAD/KPTS/1995 dan Nomor : 72/KBAD/KPTS/1995 tentang kerjasama di Bidang Pemerintahan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 514 Tahun 1995 tentang pengesahan Keputusan Bersama Kepala Desa Sendangsari dengan Kepala Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Dati II Kulon Progo Nomor : 04/KBAD/KPTS/1995 dan Nomor : 72/KBAD/KPTS/1995 tentang kerjasama di Bidang Pemerintahan
Penanganan kasus Drs. Soegiya Sapoetro, Kepala Itwilprop DIY yang disinyalir meminta uang kepada instansi-instansi untuk memperlancar proses pemeriksaan
Penanganan kasus Drs. Soegiya Sapoetro, Kepala Itwilprop DIY yang disinyalir meminta uang kepada instansi-instansi untuk memperlancar proses pemeriksaan
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.4.500.000,- untuk keperluan biaya pemeliharaan Kraton dan Puro Pakualaman
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.4.500.000,- untuk keperluan biaya pemeliharaan Kraton dan Puro Pakualaman
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.3.500.000,- untuk keperluan uang emolumenten dan representasi Gubernur dan Wakil Gubernur
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.3.500.000,- untuk keperluan uang emolumenten dan representasi Gubernur dan Wakil Gubernur
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.40.000.000,- untuk keperluan dana pembinaan bagi Eksekutif dan Muspida
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.40.000.000,- untuk keperluan dana pembinaan bagi Eksekutif dan Muspida
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.4.500.000,- untuk bantuan pemeliharaan untuk Kraton dan Puro Pakualaman
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.4.500.000,- untuk bantuan pemeliharaan untuk Kraton dan Puro Pakualaman
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.17.000.000,- untuk bantuan pemeliharaan untuk Kraton dan Puro Pakualaman dan pemeliharaan taman
Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) sebesar Rp.17.000.000,- untuk bantuan pemeliharaan untuk Kraton dan Puro Pakualaman dan pemeliharaan taman
Results 31 to 40 of 44