Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah βMemegangβ dan istilah βHoudenβ.
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah βMemegangβ dan istilah βHoudenβ.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri di Djakarta kepada para Gubernur, Residen, Bupati, Walikota tentang Laporan Keadaan Desa-desa
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri di Djakarta kepada para Gubernur, Residen, Bupati, Walikota tentang Laporan Keadaan Desa-desa
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Para Gubernur seluruh Indonesia, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Jakarta Raya tentang Penghasilan Padi dan Bahaya Erosi.
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Para Gubernur seluruh Indonesia, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Jakarta Raya tentang Penghasilan Padi dan Bahaya Erosi.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada semua Daerah Swatantra di seluruh Indonesia tentang Pembebasan Pajak Tontonan.
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada semua Daerah Swatantra di seluruh Indonesia tentang Pembebasan Pajak Tontonan.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor H/12/I/3 tentang Penetapan Minimum Uang Persewaan Tanah buat Perusahaan Pertanian.
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor H/12/I/3 tentang Penetapan Minimum Uang Persewaan Tanah buat Perusahaan Pertanian.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang Biaya Penguburan Korban Pengacau.
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang Biaya Penguburan Korban Pengacau.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang perhatian kepada pegawai yang gugur dalam menjalankan tugasnya (Peristiwa Madiun).
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang perhatian kepada pegawai yang gugur dalam menjalankan tugasnya (Peristiwa Madiun).
Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang Petunjuk-petunjuk Kementerian Pertanian dalam mengatur Susunan Jawatan Pertanian, Kehewanan dan Perikanan Darat Propinsi.
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang Petunjuk-petunjuk Kementerian Pertanian dalam mengatur Susunan Jawatan Pertanian, Kehewanan dan Perikanan Darat Propinsi.
Surat dari Kementerian dalam negri bagian otonomi dan desentralisasi tentang pembaharuan peraturan daerah kabupaten / kota-kota besar/kota-kota kecil
Tambahkan ke clipboard
Surat dari Kementerian dalam negri bagian otonomi dan desentralisasi tentang pembaharuan peraturan daerah kabupaten / kota-kota besar/kota-kota kecil