Menampilkan 36692 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

19084 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Undangan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dengan acara menyusun program kegiatan pasca bencana bidang kesehatan di ruang rapat Bidang Perekonomian dan PPM BAPEDA Propinsi DIY.
Undangan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dengan acara menyusun program kegiatan pasca bencana bidang kesehatan di ruang rapat Bidang Perekonomian dan PPM BAPEDA Propinsi DIY.
Undangan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dengan acara menyusun program kegiatan pasca bencana bidang ekonomi di ruang rapat A BAPEDA Propinsi DIY.
Undangan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dengan acara menyusun program kegiatan pasca bencana bidang ekonomi di ruang rapat A BAPEDA Propinsi DIY.
Undangan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dengan acara menyusun program kegiatan pasca bencana bidang sistem informasi di ruang rapat Bidang Daya Saing dan Kemandirian Masyarakat BAPEDA Propinsi DIY.
Undangan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dengan acara menyusun program kegiatan pasca bencana bidang sistem informasi di ruang rapat Bidang Daya Saing dan Kemandirian Masyarakat BAPEDA Propinsi DIY.
Undangan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII ( Ketua Dewan Kurator UGM ) tentang catatan sidang panitia peneliti berkaitan dengan tulisan-tulisan dalam majalah dan harian yang menuduh adanya korupsi legaal di UGM
Undangan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII ( Ketua Dewan Kurator UGM ) tentang catatan sidang panitia peneliti berkaitan dengan tulisan-tulisan dalam majalah dan harian yang menuduh adanya korupsi legaal di UGM
Undangan
Undangan
Undangan
Undangan
Undangan
Undangan
Undangan
Undangan
Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999 dan Penjelasan tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999 dan Penjelasan tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Hasil 531 s.d 540 dari 36692