Turunan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dari Departemen Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur Kepala Daerah Nomor : Des 57/1/43 tanggal 24 Februari 1964.
Turunan surat tagihan No.125, Lampiran 1. Untuk Kepala Jawatan Kehewanan Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal buat pengambilan kelebihan penerimaan uang perjalanan dinas bulan September s/d bulan Desember 1954 sebanyak Rp. 415 bagi Sdr. Suraly.
Turunan surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaran Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warganegara RI atas nama Go Christine alias Lie Hwat Djiue alias Ny. Djuhari
Turunan surat Perihal: Perkembangan Bank Kapanewon dari Kabupaten P/P (Pamong Praja) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kabupaten P/P. Bantul untuk Kepala Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, no surat : 13833/EK/53/2311
Turunan surat Panewu Pamong Praja Kretek Bantul tentang Laporan Perkembangan Bank Kapanewon Kretek tahun 1953. Dari Kabupaten P.P. Bantuk untuk Jawatan Permerinta Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan surat nomor DPU/2236/I tanggal 25 Februari 1954 Perihal: Hasil tanah Wedikengser kalurahan Singosaren Kotagede Surat Keputusan Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Turunan Surat Nomor : DDX 10/I/7 tertanggal 15 September 1951 dari atas nama Mendagri, Kabag. Desa dan daerah setingkat dengan itu kepada semua Residen Kep.da Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura tentang permintaan agar RT/RK dikembalikan pada dasar-dasar pedoman umum pemerintah karena pada prakteknya telah terjadi penyimpangan.
