Radiogram dari Menteri Dalam Negri RI kepada semua Gubernur KDH seluruh Indonesia tentang permohonan pengiriman Inventarisasi mengenai kejadian/peristiwa overacting parpol terhadap Golkar terutama peristiwa aktual/baru.
Keputusan Presiden RI Nomor 98 Tahun 1961 tentang ralat ketentuan dalam Diktum Kedua angka III huruf A Nomor 3 dan 4 Keppres Nomor 21 tahun 1960 menjadi : 3. Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakyat-Sudibyo 4. Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakyat-Sudjono
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia Nomor INST.09/KOGAM/5/66 tentang penertiban/pembersihan personil secara integral sehubungan dengan pembubaran pernyataan PKI dan dinas-dinas yang seazas/bernaung/berlindung dibawahnya sebagai partai dan dinas-dinas terlarang.
Telex dari Gubernur KDH DIY kepada Kepala Direktur Pemerintahan Umum Ditdjen PUOD Depdagri Jalan Veteran No. 7 Jakarta perihal laporan pelaksanaan projek pendidikan pengetahuan praktis pejabat pamong praja tingkat kabupaten dan kodya di DIY.
Surat dari Sekretaris Daerah I, kepada Kepala Direktorat Pemerintahan Umum Ditjen PUOD Departemen Dalam Negeri tanggal 22 Maret 1971, Nomor k.820/IV/B/kwt/71 tentang laporan/progress report projek penyempurnaan prasarana fisik pamong praja DIY.
Surat dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Presiden RI, lewat Sekretaris Bina Graha di Jakarta, Nomor K.2882/I/A/72, tanggal 28 Oktober 1972 tentang laporan bahwa pada tanggal 21 Oktober 1972 telah datang utusan dari Bina Graha (Letnan Kolonel Kardono) untuk menyampaikan rencana pembangunan daerah.
Surat dari Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Jakarta kepada Gubernur seluruh Indonesia perihal kenaikan biaya umum pengawasan atas usaha BKD.
Turunan surat kawat dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 672/KW/57, tanggal 14 Januari 1958 tentang pengiriman pegawai untuk tugas belajar ke luar negri untuk mempelajari public administration.
