Menampilkan 8876 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1527 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Interlokal dari Menteri Dalam Negeri Jakarta kepada Gubernur LDH DIY No. SPD.24/1/2 Tanggal 27 Januari 1970 Perihal segera mengajukan usul pengangkatan personalia PPD Tingkat I untuk penyelesain slepnya
Interlokal dari Menteri Dalam Negeri Jakarta kepada Gubernur LDH DIY No. SPD.24/1/2 Tanggal 27 Januari 1970 Perihal segera mengajukan usul pengangkatan personalia PPD Tingkat I untuk penyelesain slepnya
Interlokal dari Drs. Parmanto Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY Tanggal 27 Maret 1970 Perihal SK Mendagri No.96/70 Tentang pengesahan anggota PPD Tingkat I DIY telah kami kirim, sedang tembusan dibawa Ajudan DP Dirjen Pusat sewaktu datang ke Yogyakarta
Interlokal dari Drs. Parmanto Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY Tanggal 27 Maret 1970 Perihal SK Mendagri No.96/70 Tentang pengesahan anggota PPD Tingkat I DIY telah kami kirim, sedang tembusan dibawa Ajudan DP Dirjen Pusat sewaktu datang ke Yogyakarta
Inter Lokal Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH DIY tentang Peninjauan Menteri Trankop dan Dirjen Koperasi ke Jawa Tengah tanggal, 21 s/d 25 Agustus 1971
Inter Lokal Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH DIY tentang Peninjauan Menteri Trankop dan Dirjen Koperasi ke Jawa Tengah tanggal, 21 s/d 25 Agustus 1971
Instruksi-instruksi keputusan mentri sosial RI tentang pemberian ijin untuk pengedaran kupon berhadiah gratis kepada yayasan tahun 1945 di Jakarta dan pimpinan took jeneva di Yogyakarta
Instruksi-instruksi keputusan mentri sosial RI tentang pemberian ijin untuk pengedaran kupon berhadiah gratis kepada yayasan tahun 1945 di Jakarta dan pimpinan took jeneva di Yogyakarta
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia Nomor INST.09/KOGAM/5/66 tentang penertiban/pembersihan personil secara integral sehubungan dengan pembubaran pernyataan PKI dan dinas-dinas yang seazas/bernaung/berlindung dibawahnya sebagai partai dan dinas-dinas terlarang.
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia Nomor INST.09/KOGAM/5/66 tentang penertiban/pembersihan personil secara integral sehubungan dengan pembubaran pernyataan PKI dan dinas-dinas yang seazas/bernaung/berlindung dibawahnya sebagai partai dan dinas-dinas terlarang.
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS No. 3/3/1966 tentang mengintensifkan penertiban/pembersihan personil di lingkungan pemerintah masing – masing dari oknum – oknum anggota eks PKI dan Organisasi masa yang seasas/bernaung dibawahnya.
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS No. 3/3/1966 tentang mengintensifkan penertiban/pembersihan personil di lingkungan pemerintah masing – masing dari oknum – oknum anggota eks PKI dan Organisasi masa yang seasas/bernaung dibawahnya.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Keseh...
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977
Instruksi Presiden Nomor 5/KO.T.O.E tahun 1962 perihal penjualan barang-barang milik pemerintah
Instruksi Presiden Nomor 5/KO.T.O.E tahun 1962 perihal penjualan barang-barang milik pemerintah
Instruksi Panglima Komando Daerah Udara IV Angkatan Udara RI . No : 02/tahun 1971. Tentang : Pembetulan TPS baru bagi karyawan sipil AURI
Instruksi Panglima Komando Daerah Udara IV Angkatan Udara RI . No : 02/tahun 1971. Tentang : Pembetulan TPS baru bagi karyawan sipil AURI
Instruksi No. 002/1970 Tgl 5 Juli 1970 tentang penyampaian daftar Pegawai/Karyawan/Buruh di Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat dalam G 30 S/PKI kepada Petugas Pendaftar Pemilih (PPP) setempat dimana mereka bertempat tinggal.
Instruksi No. 002/1970 Tgl 5 Juli 1970 tentang penyampaian daftar Pegawai/Karyawan/Buruh di Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat dalam G 30 S/PKI kepada Petugas Pendaftar Pemilih (PPP) setempat dimana mereka bertempat tinggal.
Hasil 7621 s.d 7630 dari 8876