Surat No. 681 / Bagian urusan sekolah dari Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian urusan sekolah kepada Kepala-kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan alamat Kepala Djawatan Pengajaran Daerah tertanggal 11 Juni 1946 tentang daftar sekolah lanjutan untuk tamatan SMP Negeri
Surat No. 68/ B/ 54 dari Sekretariat Perkumpulan Pecinta Alam Yogyakarta kepada Sri Paduka Paku Alam VIII Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 24 November 1954 tentang permintaan mempergunakan tanah
Surat No. 665/PD.13/BA/IX/2006 tanggal 20 September 2006 dari PMI DIY kepada Ketua PMI Cabang Gunung Kidul tentang Pengambilan bantuan dari PMI Jepang berupa peralatan dapur umum pasca Gempa DIY Jawa Tengah
Surat No. 6294/I/B/52 dari Pemerintah DIY untuk Kepala Jawatan Keuangan DIY perihal gaji pokok baru, perubahan rayon dan persentasi tunjangan kemahalan
Surat No. 625/028/SNC/62 dari Gubernur K.D.C.I Djaya, wakil ketua eks O.C Asian Games kepada Sdr. Mohamad TOE D.L.L.D tertanggal 18 Juli 1962 tentang Policy Pengerahan Kendaraan Umum
Surat No. 5988/II/A/52,dari Pemerintah DIY tentang honorarium Dr. sahir dan sdr. Farid Maβaruf untuk Djawatan Keuangan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan separo.
Surat no. 593.32/ 1337 dari Gubernur DIY, Paku Alam VIII kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY tentang persetujuan penggunaan tanah di Badran untuk perluasan bangunan Gedung Arsip Daerah Provinsi DIY
Surat No. 590/928 tanggal 15 Mei 1985 dari Walikotamadya Yk Kepada Kepala Dinas PU Prop. DIY tentang pelaksanaan pembebasan tanah pelebaran Jl. Veteran dan Jl. Warungboto.
Surat No. 58/Rhs/Sek/1976 dari Walikotamadya kepada Wakil Gubernur DIY tentang mohon persetujuan atas pengajuan calon pejabat Sekwilda Kotamadya Yogyakarta a.n Sdr. M.P Prodjowidjono (penata muda Tk I Gol III/b) jabatan sekarang Kepala Sub. Dit Pemerintah Sekda Kotamadya Yogyakarta
Surat No. 570 / Bawaslu / VII / 2009 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk Ketua Panwaslu Provinsi dan Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, perihal penjelasan atas Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008.
