Menampilkan 776 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 ) Item
Pratinjau hasil cetak Lihat:

770 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surta dari Deputi Bidang Umum Badan Pertanahan Nasional, J. Sudarjanto W, SH kepada Kepala  Kanto...
Surta dari Deputi Bidang Umum Badan Pertanahan Nasional, J. Sudarjanto W, SH kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi se- Indonesia tentang penyampaian keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Kepala Badan Pertahanan Nasional tentang pencadangan tanah, pengurusan dan sertifikasi Hak Atas Tanah lokasi pemukiman transmigrasi.
Telegram dari Kapolda Jateng a.n. Kadit Intelpampol, Drs. Ismail Natawiyogya kepada Gubernur DIY ...
Telegram dari Kapolda Jateng a.n. Kadit Intelpampol, Drs. Ismail Natawiyogya kepada Gubernur DIY tanggal 8 September 1992 No. Pol : TR/1524/1992 tentang ijin peminjaman senpi milik Polda Jateng yang akan dipergunakan sebagai kelengkapan prajurit Puro Pakualaman dalam rangka upacara adat tradisional Grebeg Maulud 1992 pada tanggal 10 September 1992.
Teleks dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penerapan sis...
Teleks dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penerapan sistem informasi Pemilu tahun 1997.
Telex dari Menteri Dalam Negeri untuk  Gubernur Kepala Daerah DIY Nomor 131,34/282/PUOD perihal P...
Telex dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Kepala Daerah DIY Nomor 131,34/282/PUOD perihal Penggantian Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang akan berakhir masa jabatannya.
Undangan Sekwilda Propinsi DIY, Drs. Suprastowo kepada Assisten bidang Pemerintahan Propinsi DIY ...
Undangan Sekwilda Propinsi DIY, Drs. Suprastowo kepada Assisten bidang Pemerintahan Propinsi DIY tentang rapat penyempurnaan draft Permendagri dan Inmendagri mengenai peraturan pemilihan kepala desa.
Undang-undang RI  Nomor 5 tahun 1974  tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
Hasil 771 s.d 776 dari 776