Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan βUndang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawenβ.(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1957) sebagai Undang-undang.
Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjelang Pemilihan Umum tahun 1968
Undang-undang Nomor : 12 Pembesar Balatentara Dai Nippon, tentang Pembukaan Sekolah Pemerintah dan Partikelir yang memakai bahasa Melayu, Jawa, Sunda dan Madura, tanggal 29 April 1942 .
Undang-Undang No.72 tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-Undang.
