Tambahkan ke clipboard Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 77/HPL/BPN/90 tentang pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi DIY untuk perpakiran umum, tempat rekreasi, hotel, pertokoan dan promosi perdagangan, ditetapkan tanggal 26 September 1990.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor : 637/HGB/BPN/1989 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Sureno dahulu bernama Tio Poen Gwan, Sleman.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 01/Kep.D/IV/1997 tentang pembentukan satuan unit mobil penolong bahaya kebakaran Kabupaten Kulon Progo.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor 05/PPP/DIY/1991 tanggal 19 Juli, Nomor : 06/PPP/DIY/1991, tanggal 23 Juli 1991 dan Nomor : 08/PPP/DIY/1991 tanggal 29 Juli 1991 tantang pembentukan Panitia Penyelidik Riwayat Tanah dan Penetapan Batas untuk : 1) Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul 2) Kelurahan Bener, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Prenggan. 3) Desa Sinduharjo dan Desa Sidorejo.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi DIY Nomor: 101/KWL/III.b-PA/VII-1998 tentang pemberian izin permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Agraria Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Kotamadya Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 68 Tahun 1984 tentang pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah di Propinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1002/Menkes/SK/X/1995 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 di 26 Daerah Tingkat II percontohan dalam bidang kesehatan.

Tambahkan ke clipboard Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1997 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (RS).