Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

240. Surat dari Sekretariat Kabinet RI kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian peraturan Pemerintah Nomor 321 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada daerah.

Surat dari Kepala Sekretaris Badan Koordinasi Bantuan pemantapan Stabilitas Nasional Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Irstanas DPB Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembuatan laporan berkala/mingguan.

Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 56/KPTS/1988 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris dan Para Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi DIY untuk melaksanakan koordinasi instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY, beserta pembagian kewenangan koordinasinya.

Nota Dinas dari Irstanas pada Bakorstanasda Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Hardjono Poerbonegoro kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Laporan Triwulan III Tahun Anggaran 1993/1994.

Nota Dinas dari Irstanas DPB Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Inspektorat Wilayah Propinsi DIY tentang surat dinas dan dana pengiriman laporan mingguan.

Surat dari Direktur Jendral Perencanaan Umum dan Penganggaran Departemen Pertahanan Keamanan RI, DR.F.M. Parapat kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kecuali Gubernur DKI dan para Pangdam I – IX perihal penjelasan isi politik dan strategi Hankam kepada pejabat Tingkat I.

Nota dinas dari IRSTANAS No.ND-10/IRSTANAS/DIY/IV/1990 tertanda Irstanas DPB Gubernur Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Kolonel Kes Trasno Wiryono, kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Laporan Tahunan dari Inspektur Bakorstanas diperbantukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DIY periode April 1989-Maret 1990.

Surat dari Ketua Bakorstanas atas nama Kases, Laksamana Madya TNI Soedibyo Rahardjo kepada Para Tua Bakorstanasda perihal peningkatan kewaspadaan dan peningkatan koordinasi dengan aparat fungsional terkait dengan perkembangan sosial ekonomi di dalam dan luar negeri.

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur se-Indonesia tentang arahan pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan oleh Profesor. Dr. B. J. Habibi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Narrow your results by:

Part of

Level of description

Showing 771 results