Tambahkan ke clipboard Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY kepada Asisten Pemerintah tentang Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY tentang Pemilihan Team Pembantu Gubernur DIY urusan perluasan wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta

Tambahkan ke clipboard Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 7 Tahun 1986 tanggal 29 Nopember 1986 tentang penetapan batas wilayah kota di seluruh Indonesia.

Tambahkan ke clipboard Surat Wakil Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DIY kepada Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Organisasi an Tata Laksana Propinsi DIY tentang Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 534/Kpts/1986 tanggal 6 Nopember 1986 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah.

Tambahkan ke clipboard Surat Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY No : 137/589 tanggal 3 Agustus 19867 kepada Bapak Asisten Administrasi dan Umum tentang penegasan penyerahan urusan sosial oleh pemerintah Propinsi DIY kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard SK Menteri Dalam Negeri No: 162-223 tentang Pengesahan Keputusan DPRD Propinsi DIY tanggal 23 September 1978 No : 4/DPRD/ 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY kepada Asisten Pemerintahan tentang Pembentukan Team Evaluasi dan Peneliti Penyusunan Rencana Kota Propinsi DIY.

Tambahkan ke clipboard Surat Bupati Kepala Dati II Kulon Progo kepada Gubernur Kepala Daerah DIY perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY No : 89/KPTS/1989 tentang Pengesahan Peraturan Dati II Kulon Progo No : 10/1987 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Samigaluh.

Tambahkan ke clipboard Nota Dinas surat dari Biro Hukum kepada Sekwilda DIY tentang surat dari H.Ardjo Jln. Belawan No : 5 Jakarta Pusat (mengenai bangunan yang mengindung atau menumpang tanah milik Ibu H.Ardjo dibelakang Masjid Besar Monumen Yogya).

Tambahkan ke clipboard Surat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Bersejarah dan Purbakala kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Jogyakarta tentang pendaftaran gedung-gedung bersejarah.

Tambahkan ke clipboard Surat Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jogyakarta No : 06/inst/1983 tanggal 4 Juli 1983 tentang Pencantuman kode ET bagi orang-orang Exs terlibat G30.S/PKI dalam KTP.