Tambahkan ke clipboard Usulan penelitian yang berjudul “Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Pokok Pers di Indonesia” oleh Agung Rahmanto Mahasiswa UII Fakultas Hukum.

Tambahkan ke clipboard Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tambahkan ke clipboard Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 dalam kaitannya dengan persaingan pers di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dwi Agustanti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tambahkan ke clipboard Tanda Bukti Penerimaan Nomor : 7/HOS/EK/BT/V/1989 yang menerangkan bahwa Bendaharawan Khusus Penerima Bagian Perekonomian telah menerima uang Rp 84.000 dari wajib pajak Susatyo Prabowohadi, SH sebagai pembayaran pajak HOS/PT Citra Masa Kini; Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Tambahkan ke clipboard Susunan Panitia Peresmian Purna Pugar Candi Wisnu di Prambanan tanggal 27 April 1991 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

Tambahkan ke clipboard Susunan Panitia Pelaksana Peringatan Tanggap Warsa 1 Sura 1930 (1 Muharram 1418 H) Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/KEP/KKW/V.1997 Tanggal 7 Juni 1997.

Tambahkan ke clipboard Surat Tugas Nomor : 131/K/Up.5/I/1993 kepada Bapak Hoetojo Hoerip Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dra. Sri Pratiwi Kepala Bidang Koordinasi Media Penerangan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti Rapat Koordniasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 27 Januari 1993 di Auditorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Tambahkan ke clipboard Surat salinan Direktur jenderal Pajak Nomor : SE-26/PJ.31/1989 tanggal 6 Desember 1989 perihal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1209/KMK.04/ 1989 tanggal 31 Oktober 1989 Tentang Besarnya factor Penyesuaian untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai berlaku untuk Tahun Pajak 1990.

Tambahkan ke clipboard Surat Pertangjawaban Barang Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Juli s/d September 1998.

Tambahkan ke clipboard Surat perjanjian pemborongan antara Pemimpin Proyek Pemindahan Transmigran dari Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PB. Wahyu Murni dalam pekerjaan pengadaan fasilitas dan sarana Tahun Anggaran 1991/1992 proyek pemindahan transmigran dari Daerah Istimewa Yogyakarta beserta lampiran.