Menampilkan 536 hasil
Deskripsi Arsip
DAFTAR ARSIP STATIS PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) PROPINSI DIY (Nomor 1 - 538) ARSIP PEMILU KURUN WAKTU 2005 - 2010
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu han Umum Bagi Anggota dan jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota , Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI perihal permohonan fatwa atas ketentuan Undang – undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No : 517 / Bawaslu / VII / 2009 tentang Penegasan Instruksi Pengawasan Masa tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk Ketua Panwaslu Provinsi tentang penegasan instruksi pengawasan masa tenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Pedoman Penyelenggaraan Rapat Kerja KeSekretariatan Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2008, Jakarta 6 – 8 November 2008.
Surat dari Bawaslu kepada Ketua Panwaslu Provinsi DIY perihal rapat kerja kesekretariatan Banwaslu Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tahap 111 pada 12 s.d. 13 Februari 2009 di Hotel Jayakarta, Jakarta.
Surat dari Pusat Studi Akuntansi dan Keuangan Daerah No : 075 . LSAKD – DEPKEU / XII / 2008 Kepada Panwaslu perihal Workshop Nasional tentang Pemahaman dan Implementasi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden serta Penetapan Peraturan KPU No. 34 dan 35 tahun 2008.
Surat dari Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia Kepada Panwaslu Provinsi DIY tentang Workshop Nasional : - Implementasi UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif, khususnya Penetapan Calon Terpilih engan suara terbanyak. - Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan KPU dan Panwaslu Provinsi Kabupaten/Kota .
Hasil 1 s.d 10 dari 536