KEAMANAN Daftar inventaris

Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
BPAD.ORBA.T16.V.14.3559 Surat ijin pembongkaran makam A.M. Sipahutan untuk dipindah dari Yogyakarta ke Jakarta Item 13 Desember Lihat
BPAD.ORBA.T16.V.15.3562 Berita Sandi Nomor 812/ SAL/ III/ 79 tentang larangan barang cetakan berjudul โ€œThe Seventiesโ€ dan barang cetakan berbahasa dan berhuruf Cina berjudul โ€œChishe Niem Taiโ€ karena berisi hasutan adu domba Item 13 Maret Lihat
BPAD.ORBA.T16.V.15.3567 Surat dari PT Radio Sabta Buana Suara Monumen P. Diponegoro โ€œSasana Wiratamaโ€ Tegalreja kepada Gubernur DIY tentang Rekomen dari Gubernur bagi pemancar radio siaran Monumen Tegalreja Yogyakarta (ijin menyelenggarakan siaran radio non pemerintah). Item 1 Maret Lihat
BPAD.ORBA.T16.V.15.3568 Kumpulan ceramah penataran radio siaran non RRI tanggal 17 s/d 29 Juli 1978 angkatan XII khusus bidang siaran dalam negeri T.A. 1978/ 1979 Item 1978 - ? Lihat
BPAD.ORBA.T16.V.15.3570 Surat Kepala Direktorat Telekomunikasi di Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengiriman buku Daftar Radio Siaran Non Pemerintah Periode 1978/ 1979 Item 18 Juli Lihat
BPAD.ORBA.T16.V.15.3571 Surat Sekwilda Provinsi DIY kepada Kanwil Departemen Perdagangan Provinsi DIY tentang radiogram dari Departemen Perdagangan Jakarta. Item 27 Maret Lihat
BPAD.ORBA.T16.VI.1.3573 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1984 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Item 14 Pebruari Lihat
BPAD.ORBA.T16.VI.1.3575 Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Sospol tentang Perkembangan Sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta bulan Nopember 1974 Item 14 Desember Lihat
BPAD.ORBA.T16.VI.1.3579 Surat dari Direktorat Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi DIY kepada Kepala Daerah Provinsi DIY tentang Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan Item 1978 - ? Lihat
BPAD.ORBA.T16.VI.1.3580 Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi DIY kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hak Guna Usaha dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing) tidak memberikan tanah dengan Hak Guna Usaha Item 1 April Lihat
Hasil 141 s.d 150 dari 401