DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY

FondsBpad.RIS.T8 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
SubfondsBpad.RIS.T8.XXII - Umum
ItemBpad.RIS.T8.XXII.5369 - Surat dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta kepada Direktur Cabang BNI 1946 di Yogyakarta, No : 10886/3299/Sek/72, tangal 9 Nopember 1972, tentang penolakan perombakan bangunan BNI 1946 Cabang Yogyakarta karena berdasarkan rencana induk master plan tata Kota Yogyakarta, bahwa bangunan-bangunan antik (bernilai arsitektur kuno) harus diamankan dari kemusnahan atau pemblastaran modernisasi yang keliru, bahkan harus dipelihara, diperbaiki dan perlengkapi lagi.
ItemBpad.RIS.T8.XXII.5370 - Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
ItemBpad.RIS.T8.XXII.5371 - Persatuan Sepakraga Indonesia Mataram (PSIM) kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
ItemBpad.RIS.T8.XXII.5372 - Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Sleman, Kulon Progo, Bantul, perihal pokok penerangan bersama dalam Bahasa Daerah.
ItemBpad.RIS.T8.XXII.5373 - Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).
ItemBpad.RIS.T8.XXII.5374 - Surat dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintahan Daerah DIY tentang salinan advertentic tentang peraturan hukum bagi orang yang memakai air yang letaknya lebih dari lima belas meter dalam tanah/sumur bor.
39 more...

Reports

Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).