Otonomi Daftar inventaris

Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
Bpad.RIS.T2.V.853 Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Panitia untuk merubah/menambah peraturan-peraturan daerah yang lama Item 1952
Bpad.RIS.T2.V.855 Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Surat Edaran kepada semua Gubernur No. Remx 26/1/39 tanggal 17 September 1952 tentang Koordinasi antara Kepala Daerah dan Kepala-kepala Djawatan-jawatan/organisasi-organisasi sipil lainnya Item 1952
Bpad.RIS.T2.V.856 Laporan Pemerintahan Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Outonomic Kabupaten Bantul dari sudut kemakmuran secara riil yang bergerak dalam bidang perekonomian Item 1957
Bpad.RIS.T2.V.859 Pelaksanaan Otonomi tentang Kutipan Putusan Sidang DPD tanggal 16 Juni 1953 Item 1953
Bpad.RIS.T2.V.864 Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi di Jawa Item 1955
Bpad.RIS.T2.V.873 Surat Kementrian Pertanian, Kantor Pusat kepada semua Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I di Indonesia tentang Penyerahan Urusan Kehutanan (PP Nomor 64 tahun 1957 LN 1957 Nomor 169) Item 1958
Bpad.RIS.T2.V.877 Surat Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor DPU/4538/I tanggal 8 Juni 1960 kepada Sri Paduka Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian turunan surat dari Sdr. Bupati Kepala Daerah Sleman tanggal 1 Juni 1960 Nomor 899/VII/4101/P/60 Item 1960
Bpad.RIS.T2.V.878 Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 603/ II / 2552/P/60 tanggal 14 April 1960 kepada Sri Paduka Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permintaan memperbanyak Undang-undang Nomor 2/1960 untuk disampaikan kepada Saudara-saudara Penewu dan Lurah Item 1960
Bpad.RIS.T2.V.879 Surat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2401/VI/16/60, tanggal 7 Mei 1960 kepada semua Bupati Kepala Daerah dan Walikota/Kepala Daerah di seluruh Indonesia tentang turunan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil beserta penjelasannnya. Item 1960
Bpad.RIS.T2.V.881 Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 137/K/1961, tanggal 29 April 1961 tentang Pedoman Tambahan mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Item 1961
Hasil 31 s.d 40 dari 53