PEMERINTAHAN DESA Daftar inventaris

Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
Bpad.Orba.T5.III.1.421 Laporan dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY, Sugeng Kadarusman, SH kepada Dirjen Sosial Politik Departemen Dalam Negeri tentang hasil monitoring kegiatan di bidang politik Propinsi DIY untuk bulan April 1992. Item 1992 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.III.1.423 Formulir berita dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY untuk Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kodya se-DIY tentang penyelenggaraan pertemuan LSM, aliran-aliran dan LPHAM. Item 1995 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.III.1.426 Surat dari anggota L.V.R.I. P.K.R.I Jawa Barat NPV. No 09.090.486/B (Eks anggota. ABRI AD Divisi Siliwangi Tahun 1953/ bebas tugas resmi SK Menhankam) kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian beberapa fotocopy surat-surat rahasia pernyataan C.S.I.S + S.G.T. yang secara kebetulan diketemukan di Kota Labuan, Kabupaten Pandeglang dan di Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak/ Banten tentang master plan pembangunan bangsa yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Item 1998 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.III.1.432 Surat dari Kepala BP-7 Propinsi DIY, Drs. Winotonegoro, kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se DIY dan Kepala BP- 7 Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se DIY perihal Papan Nama Desa Perintis P-4. Item 1991 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.7.398 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1002/Menkes/SK/X/1995 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 di 26 Daerah Tingkat II percontohan dalam bidang kesehatan. Item 1995 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.7.399 Surat dari Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri RI atas nama Menteri Dalam Negeri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia perihal penyampaian PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara. Item 1991 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.7.400 Laporan hasil penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta melawan Sachroni,Bsc pegawai Dinas Perindustrian Propinsi DIY mengenai putusan PTUN Semarang, putusan PTUN Surabaya, dan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atas nama Sachroni, BSC. Item 1998 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.7.402 Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY kepada Sekwilda Propinsi DIY tentang permohonan pengangkatan Sumpah/Janji sebagai Notaris Pengganti. Item 1996 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.7.405 Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah, Drs. Suprastowo a.n. Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bupati se-Propinsi DIY hal penetapan batas kota. Item 1987 - ?
Bpad.Orba.T5.II.7.410 Surat dari Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Drs.Sukono kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Lintas Antar Negara dan Perizinan perihal penyeberangan melalui pos lintas batas a.n. Elisa Herry Major dan Bambang Sudarsono P. Item 1989 - ? Lihat
Hasil 281 s.d 290 dari 565