POLITIK Daftar inventaris

Kembali ke deskripsi arsip
Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
Bpad.Orba.T5.VI.4.795 Surat dari Ny. Muhdihartjo alias Sutiyem kepada Agraria Kabupaten Bantul tentang pernyataan keberatan atas pengukuran tanah pekarangan untuk dijual belikan karena masih sengketa antara Ny. Muhdiharjo dengan Kaswadi alias Jiteng. Item 1989 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.798 Surat dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Kodya Yogyakarta H. Daehron Saleh, SH kepada Sekjen Depsos RI tentang sengketa rumah di Jalan P. Mangkubumi No. 81 Yogyakarta. Item 1989 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.801 Surat Walikodya Yogyakarta, Djatmiko kepada R. Ng. Sastrowilogo tentang penyelesaian uang ganti rugi tanah di Notoyudan, bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Yogyakarta tidak dapat menyelesaikan uang ganti rugi tanah karena dana bukan melalui proyek dari APBD Kodya Yogyakarta melainkan melalui Propinsi DIY. Item 1990 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.802 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permasalahan tanah lokasi Pabrik Seni Keramik di Jalan Sukonandi Yogyakarta. Item 1991 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.806 Surat dari LBH Yogyakarta kepada Kepala Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul tentang permintaan tanggapan/perhatian dari Kades Wukirsari, Imogiri, Bantul masalah kasus tanah milik Ny. Mursinah. Item 1991 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.816 Surat Edaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan swasta. Item 1990 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.817 Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang keperluan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi dalam rangka pelaksanaan persatuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. Item 1993 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.820 Surat Kepala Wilayah Usaha Telekomunikasi VI Kabagkap, kepada Bupati Bantul tentang permohonan rekomendasi ijin lokasi dan penetapan besarnya ganti rugi pembebasan tanah. Item 1990 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.823 Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY, Drs.Ari Soenarjo kepada Bupati Gunungkidul tentang permohonan ijin lokasi dan pembebasan Tanah di Desa Girijati, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Item 1990 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.VI.4.824 Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY, Drs.Ari Soenarjo kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang permohonan ijin lokasi dan pembebasan tanah untuk industri pariwisata/ perhotelan dari PT. Antilope Madju. Item 1990 - ? Lihat
Hasil 51 s.d 60 dari 522