- FondsBPAD.ORBA.T3. - SENARAI ARSIP SETWILDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( BIRO HUKUM 1 - 548 ) TAHUN 2008
- SubfondsBPAD.ORBA.T3.I - TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.1. - HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
- FileBPAD.ORBA.T3.I.2. - HAK MILIK ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.3. - HAK PAKAI ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.4. - TANAH KAS DESA
- FileBPAD.ORBA.T3.I.5. - TANAH PEMERINTAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.6. - TANAH PJKA
- BPAD.ORBA.T3.I.6.1 - TANAH PJKA
- 38 more...
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.426 - SK Mentri Dalam Negeri No. 66 tahun 1984 tentang pelaksanaan pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 di Prov. DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.427 - Perda Prov. DIY nomor 3 tahun 1984 tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-Undang nmor 5 tahun 1960 di Prov. DIY beserta penjalasan
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.428 - Surat dari Gub Diy kepada Kepala Direktorat Agraria Prov DIY tentang tanah-tanah yang sudah tidak dipergunakan PJKA akan segera diserahkan kembali kepada Pemda DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.429 - Buku Sejarah Undang-Undang Pertanahan di DIY (khusus milik Puro Pakualaman dan Kraton Yogyakarta
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.430 - Surat dari Dep. Dalam Negeri Direktorataa Jendral Agraria kepada Gub Kepala Daerah TK I Lampung tentang Hak Pakai selama dipergunakan atas tanah yang diberikan kepada PJKA
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.431 - Hasil rapat tim Penyelesaian masalah tanah yang dipergunakan oleh PJKA di Prov. DIY di Wisma Sri hargono Kaliurang pada tanggal 4 Agustus 1987
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.432 - Surat dari Menteri Perhubungan kepada Gub DIY tentang tanah-tanah yang masih dibutuhkan PJKA di Prov DIY untuk pelanan jasa transport taksi
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.433 - Notulen rapat II tanggal 19 Maret 1987 di Bandung dalam acara penyelesaian masalah yang dikuasai PJKA di Prov DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.434 - Surat dari Deo Dalam Negeri kepada Gub DIY tentang Peraturan Mendagri nomor 6 tahun 1979 tentang Pedoman penetapan uang administrasi dan biaya pendaftaran tanah dalam rangka pemberian Hak Pakai atas tanah untuk instansi pemerintah
- 54 more...