- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- BerkasBpad.Orba.T5.I.1 - UMUM
- BerkasBpad.Orba.T5.I.2 - URUSAN DALAM
- BerkasBpad.Orba.T5.I.3 - PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- 6 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.204 - Peraturan Daerah Propinsi DIY No…… Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.205 - Surat dari Assekwilda Bidang Pemerintahan No. 200/0762 perihal daftar pertanyaan tertulis (cheklist) khusus yang menyangkut bidang tugas instansi.
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.206 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kulon Progo tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pembangunan masyarakat desa Kabupaten Kulon Progo.
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.207 - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.208 - Surat dari Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY, Drs. Sutito, kepada Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan Irjen Depdagri bahwa telah memproses Raperda Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan struktur organisasi dan akan segera dikirim ke DPRD Propinsi DIY untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah.
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.209 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 036/0/1997 tentang perubahan nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta organisasi dan tata kerja SMK.
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.210 - Konsep kenaikan status dari Polda Type C menjadi Polda Type B.
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.211 - Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Yogyakarta, Parwoto kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam VIII perihal Raperda tentang pemberian kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI.
- ItemBpad.Orba.T5.I.4.212 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo No. 01 Tahun 1991 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.