- FondPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- BerkasPuro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- BerkasPuro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- BerkasPuro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.III.C.2 - RONDA
- BerkasPuro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- BerkasPuro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasPuro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- BerkasPuro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- BerkasPuro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- BerkasPuro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- BerkasPuro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.VI.B.1 - Konferensi
- BerkasPuro.T4.VI.B.2 - Pemerintah Provinsi
- BerkasPuro.T4.VI.B.3 - KERJASAMA
- BerkasPuro.T4.VI.B.4 - PEMERINTAH DESA
- 1 lebih...
- ItemPuro.T4.VI.B.5.528 - 528. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 tahun 1962 tentang berlakunya keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 tahun 1961 yang isinya mengenai pemberian tambahan uang kehormatan kepada para anggota MPRS
- ItemPuro.T4.VI.B.5.529 - Surat Keputusan penggantian MPRS Republik Indonesia No. 7/pimp/MPRS/1961 tentang penggantian Sdr. Pandu Kartowiguno anggota BBP MPRS NO. 18/A dengan Sdr. Soegiarto
- ItemPuro.T4.VI.B.5.530 - Undangan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII dalam sidang DPD Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Juli 1953 di Gedung Wilis beserta agenda sidang.
- ItemPuro.T4.VI.B.5.531 - Pendapat – pendapat atau pertanyaan dalam sidang DPRD Yogyakarta bulan Nopember 1953 mengenai tanggung jawab DPD
- ItemPuro.T4.VI.B.5.532 - Surat dari Kepala Inspeksi Lalu Lintas DIY kepada Dewan Pemerintah DIY sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari DPD DIY
- ItemPuro.T4.VI.B.5.533 - Surat pengantar dari Sekda Pemerintah DIY kepada Wakil Kepala Daerah DIY perihal Rencana Keputusan DPD tentang Dewan Pengusaha Pemasaran Tembakau Sorogedug/Wanudjaja
- ItemPuro.T4.VI.B.5.534 - Rencana Keputusan Dewan Pemerintah DIY tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan kesehatan kepada Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
- ItemPuro.T4.VI.B.5.535 - Rencana Kunjungan Delegasi Parlemen Inggris ke DIY tanggal 24 dan 25 Januari 1954 mencakup jadwal kunjungan, penerima tamu, serta biografi delegasi parlemen Inggris.
- ItemPuro.T4.VI.B.5.536 - Surat no. 1517/XIV/B 155 dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Paduka Pakualam VIII, Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 10 Pebruari 1955 tentang penetapan Sdr. Sumarto sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 24 lebih...