- FondsPURO T7 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
- SeriesPURO T7.IV - KEAMANAN/ KETERTIBAN
- SubseriesPURO T7.IV.1 - KEAMANAN / KETERTIBAN
- PURO T7.IV.1.1 - Keamanan
- 9 more...
- ItemPURO T7.IV.1.1.2014 - Surat dari An Walikota Kepala Jawatan Haminte Kota Yogyakarta, kepada Mantri PP di Pakualaman No : Ham/Jog/Ka/2947/33/675, tanggal 26 Mei 1948, tentang Tanda kentongan bila terjadi keadaan yang berbahaya.
- ItemPURO T7.IV.1.1.2015 - Surat dari Menteri Pertahanan al. Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : Ham. 109/Sekr/177/RH, kepada Tuan Mantri PP. Pakualaman, perihal persiapan Bumi Hangus.
- ItemPURO T7.IV.1.1.2016 - Surat rahasia dari An. Walikota Kepala Jawatan Keamanan Haminto Kta Yogyakarta, kepada Mantri PP. Pakualaman, tentang Turunan tanda – tanda anggota kaki tangan Belanda di Kebumen (Anggota NIFIS) Gerakan Anti Merdeka.
- ItemPURO T7.IV.1.1.2017 - Surat dari Mantri PP. Pakualaman, kepada Kepala Jawatan Haminto Kota Yogyakarta, tentang Laporan telah terjadi kekerasan dengan senjata dan memaksa minta uang.
- ItemPURO T7.IV.1.1.2018 - Surat dari Kepala Polisi Kabupaten Lamongan, kepada MPP. Pakualaman di Yogyakarta, tentang Pihak Belanda yang ada di Madura telah menyelundupkan mata – mata dan kaki tangannya melalui Tuban.
- ItemPURO T7.IV.1.1.2019 - Surat dari An. Walikoya Kepala Jawatan Keamanan Haminto Kota Yogyakarta, kepada Mantri PP di Pakualaman Yogyakarta, tentang Telah diterimanya laporan adanya gerakan di daerah yang kini masih di selidiki.
- ItemPURO T7.IV.1.1.2020 - Surat dari Komandan Detasemen Polisi Militer I (PI), kepada Semua Mantri PP se Kota Yogyakarta, tentang semua mobil yang masuk di wilayah daerah Kota Yk agar dicatat dan dilaporkan ke Polisi Militer, jenis mobil (CGD).
- ItemPURO T7.IV.1.1.2021 - Dihaturkan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII, perihal Putusan Sidang II tanggal 31 Juli - 2 Agustus 1957 mengenai Gerakan Hidup Baru (Sidang Dewan Nasional)
- ItemPURO T7.IV.1.1.2022 - Pidato Djaksa Agung Perihal tentang Pemberantasan Smokkel (Smokkel adalah pemasukan barang kewilayah Indonesia dan mengeluarkan barang dari Indonesiadan dapat berbentuk illegal dan leggal)
- 3 more...